Senin, 22 September 2014

Kecewa Dengan DPRD, PMII Trenggalek Sampaikan Pernyataan Sikap ke DPR RI

Beritatrenggalek.com - PMII Cabang Trenggalek, Jawa Timur menunjukkan komitmennya dalam menolak Pilkada oleh DPRD (Pilkada Tidak Langsung) dengan menyampaikan pernyataan sikap langsung ke DPR RI.

"Sikap anggota dewan Trenggalek yang tidak akomodatif dengan aspirasi kami. Waktu hearing kemarin sangat mengecewakan kami. Makanya kami bersama Pengurus Cabang sepakat untuk langsung menyampaikan pernyataan sikap kami ke DPR pusat (DPR RI, red)", ungkap Ketua Umum, Robby Syamsu Akhiroti, Senin (22/9).

Selain ke DPR RI, pernyataan sikap tersebut ditembuskan juga ke Pengurus Besar di Jakarta dan Pengurus Koordinator Cabang Jawa Timur di Surabaya.

Langkah yang ditempuh PMII Cabang Trenggalek itu kabarnya akan diikuti oleh sejumlah cabang-cabang lain di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan adanya keprihatinan yang sama di organisasi berbasis kemahasiswaan terhadap nasib demokrasi dan hak-hak warga negara yang berpotensi dirampok oleh para politisi di Senayan.

Di tempat terpisah, Sekretaris Umum Androw Dzulfikar menyatakan keyakinan akan diterimanya sikap penolakan PMII Trenggalek itu, melihat keprihatinan yang sama dengan Pengurus Cabang hingga Pengurus Besar PMII.

"Bagaimana para politisi itu akan mewujudkan welfare state, kesejahteraan rakyat, jika hak-haknya saja akan dirampas?" tandas Androw.

"Kalau hak konstitusional rakyat nanti dipindahkan ke dewan, kewajiban-kewajiban rakyat seperti membayar pajak juga harus diwakilkan ke mereka" tutupnya dengan mimik serius.

Sebelumnya, DPRD Trenggalek menolak permintaan sejumlah aktivis PMII untuk menandatangani petisi berisi penolakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak langsung.

Permintaan PMII Trenggalek dinilai salah alamat karena RUU Pilkada yang di dalamnya mewacanakan mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui DPRD itu kewenangan DPR RI.

"Kami tidak berkompeten memutuskan, karena RUU Pilkada yang di dalamnya mewacanakan mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui DPRD itu kewenangan DPR RI," tolak Wakil Ketua DPRD Trenggalek Guswanto saat memimpin rapat dengar-pendapat dengan belasan aktivis PMII di salah satu ruang komisi DPRD Trenggalek, waktu itu.

Penolakan serupa dikemukakan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar, Sukaji, serta Fraksi PKB, Sukarodin, yang menyatakan permintaan menandatangani surat pernyataan sikap yang dibuat para mahasiswa sebagai hal berlebihan.

Sukaji berdalih, dia dan empat ketua fraksi yang menemui para aktivis PMII tidak berhak mewakili 40 anggota dewan lain untuk menyatakan sikap menolak atas wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD (pilkada tidak langsung).

"Kami tidak bisa menandatangani itu, tapi sebagai representasi perwakilan rakyat di DPRD kami mengapresiasi aspirasi adik-adik," ujarnya.(MADz)

Advertiser