Jumat, 21 Maret 2014

Panwaslu Pantau Jadwal Cuti Kampanye Bupati Trenggalek

Panwaslu Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur terus memantau aktivitas kampanye yang dilakukan oleh bupati, wakil bupati, maupun anggota DPRD setempat, menyusul turunnya jadwal cuti kampanye dari Gubernur Jawa Timur.

Sesuai SK Gubernur nomor 131.406/175/011/2014 tentang pemberian cuti, Bupati Mulyadi yang juga menjabat sebagai ketua DPC PDIP Trenggalek mendapat jatah/izin cuti selama lima hari, dimulai tanggal 17, 21, 26 Maret, serta 2 dan 4 April. Sementara, Wakil Bupati Trenggalek Kholiq yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Trenggalek diberikan izin cuti dari tugas kepemerintahan selama tiga hari, yakni tanggal 19, 28 serta 30 Maret.

"Kami harus memastikan tidak ada aktivitas kampanye yang dilakukan (bupati/wakil bupati) di luar jadwal kampanye," kata Ketua Panwaslu Kabupaten Trenggalek, Andi Sofyan, Kamis (20/3), seperti dikutip dari antarajatim.com.

Menurut keterangan Andi, SK cuti kampanye Mulyadi-Kholiq tertanggal 17 Maret itu diterima bersamaan dengan izin cuti Mulyadi sebagai jurkam PDIP. "Kami menerimanya sehari setelah SK dibuat," jelas Andi Sofyan.

Dikatakan, kampanye oleh kepala daerah yang juga ketua umum partai politik rentan disalahgunakan dengan memanfaatkan fasilitas negara. Selain itu, keterlibatan pegawai negeri sipil dalam rangkaian kegiatan kampanye yang melibatkan kepala/pasangan kepala daerah juga tidak luput dari perhatian panwaslu. "Jika ada pelanggaran maka akan kami catat dari bisa dijatuhi sanksi sesuai kesalahan yang dilakukan, termasuk kemungkinan dihentikan," katanya.

Andi tidak menjelaskan berapa pelanggaran dilakukan partai politik ataupun calon legislatif selama masa kampanye berlangsung.

Ia hanya mengisyaratkan sejumlah bentuk pelanggaran telah dicatat tim panwaslu, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa-desa, untuk selanjutnya bakal dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim.

Khusus terhadap kalangan legislatif, Andi menegaskan pihaknya saat ini fokus mengawasi penggunaan jadwal kunjungan kerja (kunker) anggota dewan ke daerah pemilihan masing-masing, karena rawan disalahgunakan untuk kepentingan kampanye terselubung. "Selama menjalankan tugas kebirokrasian, dan difasilitasi oleh negara maka tidak boleh digunakan untuk kampanye ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pemenangan suara," tegasnya.

Advertiser