Rabu, 05 Februari 2014

Polisi Trenggalek Selidiki Dugaan "Mark-up" Pengadaan Semen

Beritatrenggalek.com - Kepolisian Resor Trenggalek, Jawa Timur menyelidiki kasus dugaan "mark-up" (penggelembungan) anggaran pengadaan semen program bantuan stimulan tahun 2013 senilai Rp1,8 miliar.

Kasat Reskrim Polres Trenggalek AKP Supriyono, Rabu (5/2), mengatakan pihaknya sedang mengajukan surat permintaan audit investigasi ke BPKP untuk mengukur potensi kerugian negara yang ditimbulkan akibat praktik penggelembungan harga semen tersebut. "Kalau sudah ada hasil audit, kami akan gelar perkara kasus ini, termasuk menetapkan tersangkanya. Sekarang masih didalami lagi, walau gambaran calon tersangkanya sudah ada," kata Supriyono, seperti dikutip dari antara.com

Awalnya, ia enggan membeberkan hasil pemeriksaan kasus tersebut karena berkas pemeriksaan belum lengkap dan belum disertai lembar audit dari BPKP. Namun, saat didesak mengenai hasil pulbaket selama sebulan terakhir, Supriyono mengatakan semua bukti petunjuk mengarahkan adanya manipulasi pembelian dalam proyek pengadaan semen bantuan stimulan, dari seharusnya Rp48.000 per sak menjadi Rp55.000 per sak.

"Untuk proyek, harga semen seharusnya menggunakan harga ambang batas bawah, yakni Rp48.000 per sak. Bukan menggunakan standar harga ambang batas atas seperti berlaku di pasaran. Di sini dugaan terjadinya mark up anggaran," terangnya.

Ia tidak menjelaskan lebih rinci volume semen yang di-mark-up tersebut, hanya mengungkapkan alokasi anggaran sebesar Rp1,8 miliar itu dipergunakan untuk pengadaan semen bantuan stimulan sebanyak 30.000 ton.
Bantuan stimulan semen merupakan program lama yang kembali dihidupkan oleh pemerintahan Mulyadi di Trenggalek, setelah sempat dihentikan karena rawan diselewengkan.

Semen bantuan stimulan biasanya diberikan ke desa-desa atau kelompok masyarakat tertentu, dengan mengajukan proposal terlebih dahulu untuk pembangunan infrastruktur jalan rabat, irigasi ataupun plengseng. Program ini pada pelaksanaannya sering dimanfaatkan pemerintah yang sedang berkuasa maupun politisi DPRD, untuk pencitraan serta menaikkan elektabilitas di masyarakat sasaran.

Oknum eks pejabat di Badan Perencanaan Pembangunan Masyarakat (Bappemas) berinisial WH, diduga juga memanfaatkan program ini sebelum memilih pensiun dini dan maju dalam bursa Pemilu Legislatif 2014. WH yang tercatat sebagai Caleg PDIP dari Daerah Pemilihan (Dapil) I inilah yang disebut-sebut sebagai calon tersangka korupsi pengadaan semen bantuan stimulan, karena kapasitasnya saat itu sebagai kuasa pengguna anggaran.(ant)

Advertiser