Jumat, 21 Februari 2014

Panwaslu Trenggalek Rekomendasi Penertiban Alat Peraga Kampanye

Sebagian besar partai politik (parpol) di Trenggalek, Jawa Timur membandel dan enggan menertibkan sendiri alat peraga kampanye (APK) yang ditengarai melanggar aturan. Hal tersebut, membuat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Trenggalek mengirim surat rekomendasi kepada bupati setempat agar mengeluarkan surat perintah penertiban ribuan alat peraga kampanye (APK) yang masih melanggar ketentuan.

"Karena yang berwenang menertibkan adalah Satpol PP, kami mengirim surat kepada bupati agar alat peraga kampanye yang melanggar aturan 'dibersihkan'," kata Ketua Panwaslu Kabupaten Trenggalek, Andi Sofyan, Kamis.

Ia berharap, surat permintaan penertiban APK tersebut segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.

Menurutnya para caleg yang memasang atribut kampanye di jalan-jalan serta sebagian fasilitas umum sudah berlebihan, dan tidak mengindahkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU.

Padahal, lanjut Andi, upaya persuasif dengan cara pemberitahuan tertulis ke masing-masing partai politik telah dilakukan KPU Trenggalek. Namun bukannya APK yang melanggar aturan diturunkan, para caleg dari hampir semua partai politik justru terkesan berlomba memasang APK baru di sepanjang pinggi jalan.

"Mayoritas APK tersebut melanggar zona kampanye, seperti contohnya, di Trenggalek ini pemasangan spanduk itu satu dusun satu, namun kenyataannya banyak yang lebih," katanya.

Selain itu panwaslu juga banyak menemukan alat peraga kampanye yang dipasang di zona terlarang, seperti di depan tempat ibadah, sarana pendidikan, fasilitas pemerintahan maupun dipasang di pohon.

Terkait hal tersebut, Andy mengaku telah mengeluarkan rekomendasi ke KPU untuk memperingatkan masing-masing partai politik agar melepas sendiri APK yang melanggar aturan. Namun kenyataannya, masing-masing partai politik tetap saja membandel dan enggan mepelas sendiri APKnya. Bahkan saat ini jumlah peraga kampanye tersebut semakin bertambah banyak.

"Padahal kami sudah mengeluarkan dua kali rekomendasi dan KPU juga sudah dua kali menyurati masing-masing parpol," ujarnya.

Advertiser