Kamis, 27 Februari 2014

Kejaksaan Terpaksa Tunjuk Penasehat Hukum Mantan Bupati Trenggalek

Kejaksaan Negeri Trenggalek, Jawa Timur, terpaksa menunjuk seorang penasehat hukum untuk mendampingi mantan Bupati Trenggalek, HM Soeharto, karena tersangka korupsi proyek PDAM tahun 2007 itu menolak menggunakan jasa pengacara.

Kasi Pidana Khusus Kejaksaan negeri Trenggalek, I Wayan Sutarjana, Rabu (26/2) mengatakan, sesuai ketentuan KUHAP, setiap tersangka korupsi harus didampingi oleh penasehat hukum dalam menjalani proses pemeriksaan. Biaya jasa penasehat hukum akan ditanggung oleh negara, meski secara profesional pengacara yang ditunjuk bekerja untuk tersangka.

Kejaksaan menunjuk Patoyo untuk mendampingi Pak Harto. Penunjukkan Patoyo oleh kejaksaan dilakukan karena pengacara asal Kecamatan Dongko ini dikenal dekat dengan Soeharto semasa masih menjabat sebagai bupati.

"Saya tadi dipanggil pihak kejaksaan untuk mendampingi Pak Harto, kalau terkait dengan pemeriksaan ini masih di tunda dulu, karena bapak sakit," kata Pengacara Soeharto, Patoyo, seperti dikutip dari antarajatim.com.

Namun, tidak ada penjelasan resmi dari Soeharto terkait keengganannya menggunakan jasa pengacara sendiri.

Mantan Bupati Trenggalek periode 2005-2010 menjadi tersangka dugaan korupsi proyek PDAM di kawasan mata air Bayong di Kecamatan Bendungan.

Proyek yang dibiayai dana penyertaan modal Pemkab Trenggalek tersebut diduga menyalahi aturan, karena dilakukan tanpa melalui tender. Selain nilai proyek baru ditentukan setelah pekerjaan selesai.

Sementara itu sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, proyek PDAM tersebut menyebabkan kerugian negera Rp450 juta. Kerugian itu muncul karena terjadi selisih antara volume pekerjaan dengan anggaran yang dikucurkan.

Selain Soeharto, kasus tersebut juga menjerat, bekas direktur PDAM Trenggalek, Sup dan dua kontraktor pelaksana.

Advertiser