Selasa, 07 Januari 2014

Siswa SMA Tulungagung Mogok Belajar

Berita Tulungagung - Sekitar seribu siswa SMA Negeri 1 Ngunut, Tulungagung, Jawa Timur melakukan aksi mogok belajar menuntut kepala sekolah dan jajarannya mundur dari jabatan mereka karena  Dinilai tidak transparan dalam mengelola bantuan operasional sekolah (BOS), Senin (5/1).

Seperti diberitakan antarajatim, aksi mogok belajar siswa SMA Negeri 1 Ngunut, Tulungagung sebagai bentuk mosi tidak percaya kalangan dewan guru dan siswa terhadap kinerja Kepala Sekolah Purwanto Al-Setya, Wakasek Anik Sulistyani, bendahara Ika Yuliatin serta bendahara rutin Dian Widiarti. Keempat pejabat struktural sekolah ini dinilai tidak transparan dalam pengelolaan dana BOS.

Siswa dalam orasi yang dilakukan di halaman sekolah mengecam kebijakan kepala sekolah yang akan menaikkan tarif SPP (sumbangan pembinaan pendidikan), dari sebelumnya Rp160 ribu per bulan menjadi Rp175 ribu per bulan. "SPP di SMA kami tidak standar karena lebih tinggi dibanding sekolah sekolah yang lain. Bahkan infonya Januari ini akan dinaikkan lagi sehingga semakin memberatkan siswa dan orang tua siswa," kata Aisyah Trisna Windari, salah satu pengurus OSIS SMAN 1 Ngunut.

Koordinator aksi civitas akademika SMAN 1 Ngunut, Nico Prasetya menegaskan, aksi mogok akan terus mereka lakukan hingga seluruh tuntutan siswa dan dewan guru dipenuhi oleh kepala sekolah.

Para siswa yang sejak pagi memilih aksi duduk di halaman SMAN 1 Ngunut bahkan melakukan "penyitaan" mobil Toyota Yaris warna hitam milik kepala sekolah yang diparkir di sisi lapangan bola basket.

Menanggapi gejolak di sekolahnya, Kepala SMAN 1 Ngunut, Purwanto Al-Setya langsung menggelar rapat tertutup dengan seluruh anggota dewan guru setempat. Namun rapat yang berlangsung kurang lebih sejam tersebut hanya mengabulkan sebagian tuntutan siswa dan guru.

Sejumlah pejabat struktural sekolah, seperti Wakasek Kesiswaan, Wakasek Humas, Bendahara Insidental dan Bendahara Rutin diputuskan diganti saat itu juga, sebagaimana keputusan rapat dewan guru.

Sementara jabatan kepala sekolah yang dipegang Purwanto maupun masalah tarif SPP yang dinilai memberatkan sama sekali tidak disinggung. "Selama prosedural saya tidak masalah jika diminta untuk mundur," kata Purwanto dalam jumpa wartawan.

Penjelasan mengenai hasil rapat dewan guru kemudian diserahkan kepada salah satu guru senior, Mulyono dan Samsul Huda. "Semua tuntutan siswa dipenuhi. Tadi dewan guru bersama kepala sekolah juga langsung melakukan pemilihan terbuka untuk mengisi posisi wakasek dan bendahara yang diminta diganti," kata Mulyono.

Terkait SPP, Samsul Huda berdalih tarif yang dipatok pihak sekolah masih lebih rendah dari ambang batas/ketentuan dinas pendidikan, yakni tidak boleh lebih dari Rp200 ribu per bulan.(ant)

Advertiser