Kamis, 16 Januari 2014

Pendaftar JKN di Trenggalek Sangat Minim

Beritatrenggalek.com - Minat masyarakat Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur untuk mendaftar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui jalur umum masih rendah. Hal ini terbukti dari kwantitas pendaftar yang hingga pertengahan Januari baru tercatat sebanyak 250-an pendaftar.

Loket Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Trenggalek yang berada di area Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soedomo, juga tampak sepi dan hanya terlihat beberapa orang yang mendaftar program nasional itu. "Dari ratusan pendaftar JKN jalur umum tersebut sebagian besar adalah peserta dadakan yang berasal dari pasien rumah sakit ini, karena ini memang beda dengan asuransi lain, begitu mendaftar bisa langsung digunakan," kata Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Trenggalek, Wihartadi, Kamis (16/1), seperti dikutip dari antarajatim.com.

Menurutnya, animo masyarakat Trenggalek untuk mendaftar BPJS Kesehatan tersebut jauh lebih rendah dibanding dengan beberapa kabupaten maupun kota lain. Namun, pihaknya optimistis dalam beberapa bulan kedepan jumlah masyarakat yang mendaftar bertambah secara signifikan. mengingat saat ini sebagian masyarakat masih belum faham dengan kebiajakan baru itu. 
Orang nomor satu di BPJS Kesehatan Trenggalek ini, mengklaim pelaksanaan program JKN di Trenggalek sejauh ini tidak menemui kendala berarti.

Seluruh peserta yang sebelumnya masuk dalam jaminan Asuransi kesehatan (Askes), Janiman Kesehatan Nasional (Jamkesmas) maupun Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dapat terlayani dengan baik. 

Mengenai fasilitas kantor yang masih menumpang di RSUD, Wihartadi memastikan dalam beberapa bulan ke depan akan segera dipindah ke kantor yang baru berada di Jalan Veteran. "Kami sudah sewakan kantor di Jalan veteran, namun saat ini kami masih mengurus beberapa kelengkapan termasuk internet serta fasilitas lainnya, karena pelayanan kami berbasis internet," ujarnya.

Sementara itu, salah satu aggota Komisi IV DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin mengatakan, kantor BPJS Kesehatan saat ini masih kurang layak dan sulit diakses masyarakat sehingga dikhawatirkan mengganggu kelancaran pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional yang dicanangkan pemerintah.

"Idealnya memang harus punya kantor sendiri, kalau hanya seperti ini masyarakat umum juga banyak yang tidak tahu, apalagi lokasinya di dalam," katanya.

Bersama sejumlah anggota Komisi IV lainnya, Burhanudin meminta pihak BPJS kesehatan untuk segera menyiapkan kantor yang representatif, sehingga pelayanan masyarakat dapat dilakukan secara lebih baik. Selain menginspeksi ruang layanan BPJS di dalam kompleks RSUD, Komisi IV juga memantau kesiapan RSUD dalam melakukan layanan kesehatan berbasis JKN.

Hasilnya meski tidak banyak kritik disampaikan, Alwwi Burhanuddin dan kawan-kawan berharap kualitas layanan kesehatan serta ketersediaan obat-obatan untuk peserta JKN ditingkatkan.(ant)

Advertiser