Senin, 13 Januari 2014

Oknum Perangkat Desa Trenggalek Pungli Bantuan Sosial

Beritatrenggalek.com - Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) RT.01 Dukuh Salam, Desa Nglebeng, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur resah karena adanya pungutan liar.
Citizen Bambang Tarun menginformasikan, Pungutan liar itu dilakukan oleh oknum perangkat desa berinisial (JN). Dana yang sudah diambil dari kantor pos Kecamatan Panggul disuruh menyetorkan ke (JN) kisaran Rp.100.000 sampai dengan Rp.250.000 per KK.

"Pungutan dari oknum ini tidak sama, tergantung besar kecilnya penerimaan, karena antara KK yang satu dengan yang lain tidak sama tergantung jumlah anak dan pendidikan anak," ungkap Rangga Wijaya usai menulis kasus pungli  di grup Info Seputar Trenggalek, Senin (13/1/2014).

Sementara itu, Priyo Pambudi Utomo sekaligus Pendamping PKH Desa Nglebeng mengatakan, bahwa besaran dana yang digulirkan ke masing-masing PKH tidak sama,nilainya bervariasi antara Rp.450.000 per KK sampai Rp.950.000.

"Kasus ini harus segera diselesaikan, Kami baru saja berkomunikasi dengan Pak Camat setempat bahwa menurut informasi pungutan itu telah dikembalikan oleh (JN) tadi pagi," ujar Priyo yang juga seorang penulis sastro koplak ini.

Priyo mengucapkan banyak terima kasih atas temuan teman-teman media sehingga kasus ini bisa dibongkar dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. "Insya Alloh Rabu kami akan cek ke lokasi dan seluruh dana yang sudah dikumpulkan harus dikembalikan," tambah Priyo.

Kasus pungutan liar ini terungkap berkat informasi warga yang disampaikan melalui grup facebook “Info Seputar Trenggalek”  yang kemudian di crosh cek ke salah satu korban yang telah dipunggut oleh oknum perangkat desa. Sehingga menjadi isu sensitif dikalangan pengguna facebook.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Trenggalek, Siswanto Mochamad mengatakan, salah satu tugas pendamping menyelesaikan pungutan liar tersebut lalu dilaporkan ke Pak Camat, kalau belum bisa dilaporkan ke dinsos, dinsos bisa melaporkan ke inspektorat, kalau belum bisa juga dilaporkan ke polres.

Siswanto mengharapkan semua pihak ikut mengawasi program pemerintah melalui PKH agar tidak dikotori ulah jahil oknum tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dengan mengorbankan keluarga miskin yang mendapatkan bantuan.

"Terima kasih pada semua teman-teman, kalau ada informasi seperti itu mohon bantuan saya segera diberitahu, mudah-mudahan bisa diselesaikan di tingkat Kecamatan tidak sampai Kabupaten, mudah-mudahan PKH lancar amin," tambahnya.(bam)

Advertiser