Selasa, 12 November 2013

Warga Baruharjo Trenggalek Adukan Dugaan Penyelewengan Bantuan Gapoktan

Beritatrenggalek.com - Bambang Harin Utomo Kepala Desa Baruharjo, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur bersama dengan puluhan warga desa lainnya yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Senin (11/11) wadul ke DPRD setempat. Mereka mengadukan dugaan penyimpangan dana yang dilakukan Sunarko, ketua Gapoktan Desa Baruharjo.

Kedatangan puluhan warga Bahuharjo ini diterima Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Husni Tahir beserta anggota.

Bambang Hari Utomo mengatakan kedatangan mereka terkait kejanggalan kepengurusan gapoktan serta kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran.

Lebih lanjut Bambang menjelaskan, dana kucuran dari pemerintah propinsi yang mencapai Rp 225 juta, dengan rincian Rp33 juta dipergunakan untuk sarana pembangunan gedung cadangan pangan. Sedangkan uang tunai yang ada di rekening ketua tersisa sebesar Rp 80 juta.

“Sementara yang selebihnya tidak jelas penggunaannya dan kemana serta siapa yang memakanya pun tak jelas keberadaan uang tersebut. Karena itu warga Baruharjo wadul ke DPRD Trenggalek,” ungkap Bambang, seperti dikutip dari surabaya pagi.

Sementara itu, Sunarko Ketua Gapoktan membantah tudingan dianggap berbelit – belit dan kurang transparan.

“Semua ini sudah jelas penggunaannya baik uang yang berada dikas ( rekening ) serta uang yang berada dipihak ke III yang belum dikembalikan. Namun demikian , bila ada anggaran yang masih ngendon dan belum terbayarkan pada dasarnya kami atau saya sendiri selaku ketua selalu siap bertanggung jawab. Disamping itu juga ,akan segera kita selesaikan agar persoalan ini tidak berlarut-larut,” kata Sunarko.
Sementara itu Husni Tahir mengatakan, persoalan ini sebenarnya telah gamplang duduk permasalahannya. Para anggota gabungan kelompok tani ( Gapoktan ) menginginkan keterbukaan dalam penggunaan anggaran milik kelompok petani.

“Bila kita selalu terbuka dan transparan , maka gapoktan ini saya yakin akan menjadi besar dan berkembang pesat. Kami disini menyarankan persoalan tersebut agar diselesaikan di interen desa saja bersama – sama anggota gabungan kelompok tani itu sendiri,” ujarnya.(sp)

Advertiser