Jumat, 01 November 2013

UMK Trenggalek 2014, Hanya Naik Rp66.100

Beritatrenggalek.com - Kenaikan Upah Minimum Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur diusulkan hanya naik Rp66.100 dari semula Rp903.900 per bulan menjadi Rp970.000 per bulan. Mungkin bila dibandingkan dengan Kota Surabaya sangat berbeda jauh, Kota Surabaya yang merupakan Ibu kota Propinsi Jawa Timur pada tahun 2013 saja sudah Rp.1.740.000. Namun Rancangaan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Trenggalek ini, telah melalui proses yang panjang, mulai dari survei kebutuhan hidup layak (KHL) hingga pembahasan di tingkat dewan pengupahan kabupaten.

"Kami merasa usulan ini sangat rasional, karena dari hasil kebutuhan hidup layak di Trenggalek itu sebesar Rp969.000, sehingga ini sudah diatas KHL," kata Kepala Bidang Tenaga Kerja, Disnakertransos Kabupaten Trenggalek, Suparman, Kamis (31/10), seperti dikutip dari antara.

Suparman menjelaskan, ada 60 komponen standar yang menjadi bahan survei KHL tersebut dan survei dilakukan di tiga pasar tradisional di Kabupaten Trenggalek, yakni Pasar Pon, Pasar Durenan dan Pasar Gandusari.

Selain hasil survei, penetapan usulan nilai UMK tahun 2014 tersebut juga didasarkan dari laju inflasi yang terjadi di kota kripik tempe ini.

"Setelah kami godok, ternyata KHL dan laju inflasi itu ketemu sekitar 7,30 persen, sedangkan kenaikan yang kami usulkan adalah 7,31 persen, artinya ini sudah 100 persen sesuai dengan kebutuhan minimal pekerja," ujarnya.

Suparman menambahkan, proses pembahasan nilai UMK di tingkat dewan pengupahan kabupaten sempat berjalan alot, perwakilan pekerja meminta kenaikan upah yang cukup tinggi, sedangkan pihak pengusaha menghendaki kenaikan yang rendah.

"Kami sebagai unsur pemerintaah memberikan gambaran kepada pengusaha dan pekerja tentang kondisi riil kebutuhan hidup layak di Trenggalek, sehingga meskipun awalnya berjalan alot akhirnya semua pihak sepakat dengan angka Rp970 ribu itu," imbuh Parman.

Masih menurut kabid tenaga kerja, sesuai dengan rencana, usulan UMK Trenggalek tersebut akan dikirimkan langsung ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui biro kesejahteraan rakyat, Jumat (1/11). Setelah itu, tim dari provinsi akan melakukan pembahasan ulang dan apabila tidak meengalami kendala akan disahkan oleh Gubernur Jawa Timur, tanggal 21 November mendatang.(ant)

Advertiser