Sabtu, 23 November 2013

PMII: Penyadapan, Bukti Lemahnya Sistem Pertahanan RI

Berita Tulungagung-Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tulungagung, Jawa Timur saat berunjuk rasa di perempatan Tamanan, Kota Tulungagung mendesak pemerintah Indonesia lebih tegas dalam menyikapi aktivitas penyadapan yang dilakukan badan intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun sejumlah pejabat negara lainnya.

Ketua PMII Tulungagung, Sistupani WK, menyesalkan lemahnya sistem pertahanan Indonesia di bidang teknologi informasi sehingga jalur telekomunikasi presiden dan sejumlah pejabat negara maupun militer Indonesia mudah disadap ("intercept") oleh intelijen Australia. Menurutnya, pemerintah harus segera instropeksi dalam memperkuat sistem pertahanan di era global, seiring kemajuan teknologi informasi sehingga tidak menjadi "bulan-bulanan" negara lain.

"Penyadapan terhadap aktivitas komunikasi presiden selaku simbol pemerintahan, keluarganya, serta sejumlah pejabat negara Indonesia itu sama halnya dengan pelecehan. Pemerintah sudah seharusnya bertindak tegas," serunya, Jumat (22/11).

Selain mendesak pemerintah tegas menyikapi insiden penyadapan oleh badan intelijen Australia, dalam tulisan poster maupun orasinya para aktivis PMII Tulungagung juga menyerukan agar masyarakat Indonesia memboikot semua produk yang berasal dari negeri Kanguru tersebut. Gerakan boikot menurut Sistupani merupakan cara cerdas bagi masyarakat dalam mewujudkan rasa empati sekaligus mengekspresikan semangat nasionalisme demi melawan segala bentuk pelecehan yang dilakukan Australia terhadap rakyat Indonsia.

"Tolak penyadapan, sampaikan nota protes resmi kepada (pemerintah) Australia, dan boikot produk-produk mereka," seru Sistupani disambut yel-yel oleh sejumlah aktivis PMII lainnya, seperti dikutip dari antara.

Setelah beberapa lama berorasi dari tepi perempatan Tamanan, Kota Tulungagung, para aktivis PMII itu lalu membubarkan diri.

Pemerintah Indonesia sejauh ini telah melakukan sejumlah langkah diplomatik untuk memprotes tindakan penyadapan yang dilakukan badan intelijen negeri Kanguru, di antaranya pemanggilan Dubes Indonesia di Australia, pemutusan kerjasama militer dan keamanan,
maupun dalam hal penanganan penyelundupan manusia asal Timur tengah ke Australia.(ant)

Advertiser