Sabtu, 23 November 2013

Perangkat Desa Ponorogo Kepung DPRD, Menuntut Tunjangan Sesuai UMK

Berita Ponorogo-Ratusan perangkat desa se-Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang tergabung dalam Paguyupan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di gedung DPRD setempat, Jumat (22/11/2013). Mereka menuntut agar tunjangan kepada perangkat dinaikkan minimal sesuai dengan upah minimum kota (UMK) Ponorogo yaitu Rp 1 juta.

Menurut mereka, selama ini tunjangan kisaran Rp 400 rubu hingga Rp 1 juta yang mereka terima dianggap tidak manusiawi dan sangat tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari.

Unjuk rasa para perangkat desa ini dilaksanakan saat sedang berlangsung rapat paripurna DPRD yang membahas RAPBD 2014. Prektis rapat pembahasan anggaran tersebut pun terganggu. Para demonstran yang mengepung gedung dewan secara secara bergantian melakukan orasi serta meneriakkan yel yel ‘naikkan tunjangan’.

Setelah melakukan orasi di bawah kawalan yang ketat petugas kepolisian dan Satpol PP, 10 orang perwakilan pendemo diperkenankan masuk untuk audensi. Kasmani, Ketua PDDI Ponorogo, di hadapan Wakil Ketua DPRD Dwi Agus Prayitno, Sekda Agus Pramono dan lainnya, meminta agar tunjangan kepada perangkat dinaikkan minimal sesuai dengan upah minimum kota (UMK) Ponorogo yaitu Rp 1 juta. Sebab janji-janji sekda untuk menaikan tunjangan yang disampaikan tahun lalu, hingga kini belum terealisir.

“Saya yakin bisa, kalau tidak bisa itu hanya alasan. Sebab tahun lalu saya ingat betul, Pak Sekda sudah menjanjikan akan dinaikkan tahun ini, tapi nyatanya tidak terealisasi,” kata Kasmani, seperti dikutip dari lensaindonesia.

Menanggapi keinginan PPDI, Sekda Kab Agus Pramono, masih bersikukuh,bahwa kenaikan itu belum bisa dilakukan pada tahun 2014. Mereka diminta untuk bersabar, karena hal itu baru bisa dilakukan secara bertahap. Sebab dalam RAPBD 2014 Ponorogo, kenaikan tunjangan alokasi penghasilan perangkat desa (TAPPD), belum bisa diajukan. Saat ini yang sedang diajukan adalah kenaikan alokasi dana desa (ADD) per desa sebesar Rp 5 juta.

“Jadi ADD dulu, baru nanti maksimal 2015 bisa kita anggarkan. Karena APBD kita sebesar Rp 1,5 triliun sebagian besar terserap di Dinas
Pendidikan sebesar Rp 800 M,” kata Sekda Kabupaten Ponorogo Agus Pramono.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Dwi Agus Prayitno meminta agar perwakilan dari pengurus untuk datang pada pembahasan di tingkat  Pansus RAPBD 2014, pada 26 November mendatang.

Selaku unsur pimpinan dewan, Dwi berusaha agar keinginan para perangkat itu bisa terakomodir dalam APBD 2014. “Saya minta kawan-kawan perwakilan hadir pada pembahasan pansus nanti, hingga bisa kita upayakan permintaan itu,” ucap politisi PKB itu.(li)

Advertiser