Jumat, 22 November 2013

Pemkab Trenggalek Siapkan Rp17 Miliar Untuk JKN

Beritatrenggalek.com-Anggaran sebesar Rp17 miliar disiapkan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, untuk pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mulai diberlakukan pada 2014.

Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Trenggalek, Sugito Teguh, Kamis (21/11), mengatakan anggaran itu rencananya digunakan untuk membeli sejumlah kebutuhan, seperti obat-obatan, pembiayaan rawat inap dan berbagai kebutuhan lain. Selain itu, nantinya dana tersebut juga akan kami pakai untuk melengkapi beberapa sarana dan prasarana yang saat ini masih kurang memadai, termasuk memperbaiki laboratorium.

Sugito menambahkan, Dinas Kesehatan Tenggalek menyatakan siap menjalankan program yang digagas oleh pemerintah pusat tersebut, mengingat sejumlah fasilitas kesehatan di tingkat Puskesmas juga telah dipersiapkan sejak beberapa tahun yang lalu.

Jumlah peserta JKN di Trenggalek yang terdaftar sementara ini tercatat sekitar 300 ribu orang, terdiri dari gabungan peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Asuransi Kesehatan (Askes). "Untuk masyarakat di luar yang terdaftar dan ingin menikmati JKN, diwajibkan mendaftar melalui loket-loket yang tersedia dan membayar sesuai dengan ketentuan pemerintah," ujarnya, seperti dikutip dari antara.

Saat ini, terdapat tiga tempat yang bisa digunakan untuk mendaftar JKN, yakni Bank Mandiri, BRI dan BNI. Sedangkan untuk iuran yang dibebankan setiap bulan sebesar Rp25.500 per orang. "Iuran itu untuk pelayanan kelas tiga, apabila ingin mendapatkan layanan di kelas dua maka harus membayar iuran sekitar Rp40 ribuan dan kelas satu sekitar Rp60 ribuan," imbuhnya.

Pihaknya mengaku dalam beberapa waktu kedepan juga akan muncul beberapa lokasi pendaftaran JKN guna melayani masyarakat umum, termasuk di tingkat kecamatan. Bahkan untuk mempermudah masyarakat, di setiap kabupaten bakal didirikan kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) selaku pengelola dana asuransi JKN.

Disinggung mengenai masyarakat miskin yang terdaftar dalam JKN, pihaknya mengaku telah melakukan antisipasi dengan menyiapkan dana khusus melalui program janiman kesehatan daerah (Jamkesda). "Kami tidak bisa serta-merta memasukkan mereka ke dalam JKN, karena yang berhak menentukan kaya atau miskin itu adalah BPS (badan pusat statistik). Kami juga belum tahu berapa warga miskin yang akan dibiayai dari Jamkesda, yang jelas anggaran kami sediakan," jelasnya.(ant)

Advertiser