Selasa, 19 November 2013

DPRD Trenggalek Larang Wartawan Liput Protes Asosiasi Kepala Desa

Beritatrenggalek.com-DPRD Trenggalek, Jawa Timur secara sepihak melarang wartawan meliput rapat dengar pendapat terkait protes anggaran yang dilakukan puluhan anggota Asosiasi Kepala Desa (AKD) setempat, Selasa (19/11). Insiden yang sempat menimbulkan ketegangan antara Satpol PP dengan sejumlah wartawan itu terjadi di dalam ruang pertemuan DPRD Trenggalek, sesaat sebelum rapat dengar pendapat berlangsung.

Awalnya, sejumlah anggota Satpol PP terlihat berbicara dengan anggota dewan yang hendak menemui kepala desa. Sejurus kemudian, petugas trantib berseragam serba cokelat itu menghampir para wartawan dan meminta mereka untuk keluar dari ruang pertemuan.

"Kami diusir dengan alasan rapat tertutup. Ini lembaga publik, keberadaan mereka mewakili kepentingan publik, kenapa menemui rakyatnya tidak boleh diakses publik," kecam wartawan Memorandum, Karyanto, seperti dikutip dari antara.

Kekecewaan juga disampaikan sejumlah wartawan lain, karena pengusiran dilakukan tanpa memberikan alasan yang jelas, meskipun materi pertemuan membahas masalah anggaran publik sebagaimana protes forum AKD. "Ini sama dengan membungkam informasi publik, apa alasan mereka bertindak seperti itu," timpal Dimas, koresponden KBR68H.

Keduanya berpendapat, pelarangan yang dilakukan kalangan DPRD dan Satpol PP itu bertentangan dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi publik (KIP). "Kami merasa tidak ada dasar yang kuat untuk melarang wartawan meliput hal-hal berkait isu anggaran," cetusnya.

Mereka menduga ada hal-hal yang sengaja ingin disembunyikan dari masyarakat, sehingga rapat dengar-pendapat dilakukan secara tertutup. Namun saat insiden ini diklarifikasikan kepada Wakil Ketua DPRD Trenggalek Miklasiati, usai pertemuan, ia mambantah pihaknya telah melakukan pengusiran terhadap wartawan.

Politisi Partai Golkar ini berdalih rapat tertutup itu dilakukan agar lebih fokus dalam pembahasan. "Kami juga tidak melarang wartawan untuk meliput, buktinya setelah acara bisa konfirmasi seperti ini," jawabnya.

Sebelumnya, puluhan kepala desa Trenggalek mendatangi kantor DPRD Trenggalek untuk mempertanyakan rencana pemotongan sejumlah anggaran yang bakal dialokasikan pada APBD 2014. "Karena untuk beberapa program itu sudah melalui tahapan musrenbang (musyawarah rencana pembangunan)," kata Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Trenggalek, Rebo.

Bahkan pihak kecamatan dan pemerintah desa terlanjur melakukan sosialisasi rencana pembangunan kepada masyarakat langsung. Pihaknya khawatir apabila hal tersebut dibiarkan maka akan menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Makanya kami pertanyakan, jangan sampai masyarakat merasa dibohongi, katanya mau dapat program ini itu, namun kenyataannya tidak," ujarnya.

Terkait persoalan tersebut, Wakil Ketua DPRD, Miklasiati akan melakukan pembahasan bersama badan anggaran dan eksekutif.

Menurutnya, beberapa anggaran dalam rancangan APBD 2014 memang terancam dipangkas, karena dana alokasi yang dikucurkan pemerintah pusat mengalami penyusutan. "Yang jelas untuk anggaran di desa ataupun kecamatan akan kami perhatikan, kami yakin akan tetap ada alokasinya, meskipun mengalami pengurangan," tandasnya.(ant)

Advertiser