Sabtu, 16 November 2013

Divonis Bersalah, PNS Pacitan Tetap Digaji

Berita Pacitan - Ferry Ariyanto, staf kebersihan di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur sudah jelas diputus majelis hakim pengadilan negeri (PN) setempat sejak 31 Oktober lalu, namun terpidana kasus penggelapan mobil ini, ternyata masih digaji 75 persen.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pacitan berdalih jika gaji PNS yang sekarang mendekam di Rutan Klas IIB Pacitan itu tetap diberikan selama belum ada laporan masuk terkait putusan tetap atau inkracht dari PN.

‘’Selama belum ada laporan masuk terkait putusan tetap (inkracht) pegawai terkait gaji tetap kami berikan sebesar 75 persen sesuai ketentuan,’’ kilah Misranto, Kabid Administrasi dan Pengembangan, BKD Pacitan, kemarin (15/11), seperti dikutip dari radarmadiun.

Misranto menjelaskan, pemberian gaji pada PNS golongan IIb itu mengacu pada peraturan pemerintah (PP) nomor 6 tahun 1966 tentang pemberhentian sementara PNS karena terlibat masalah hukum dan digaji sebesar 75 persen dari gaji pokok.

Penerapan aturan itu dimulai sejak ditahannya Ferry tiga bulan lalu. Yakni sekitar Agustus 2013.

‘’Persisnya kapan saya lupa, tapi sekitar tiga bulan lalu,’’ jelasnya.

Terkait putusan PN Pacitan yang menyatakan warga Desa Banjarejo, Kecamatan Kebonagung itu bersalah karena melanggar pasal 378 KUHP, Misranto mengaku tidak tahu menahu.

Bahkan, hingga berita ini diturunkan Misranto mengaku pihaknya belum menerima laporan tertulis dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan terkait putusan inkracht tersebut.

‘’Bagaimana kami menindaklanjuti, kalau laporan saja tidak ada,’’ kilahnya.

Misranto berdalih, saat ini pemberhentian atau pemecatan PNS sudah tidak lagi menjadi wewenang bupati. Ini karena PP nomor 30 tahun 1980 tentang disiplin PNS sudah diganti dengan PP nomor 53 tahun 2010. Yakni salah satu poinnya terkait dengan penjatuhan sanksi indisipliner bagi PNS merupakan tanggung jawab instansi terkait. Mulai dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hingga pemutusan sanksi.

‘’Jika dulu BAP dilakukan inspektorat, dan bupati yang memutuskan. Kalau sekarang tergantung instansi tempat PNS itu bekerja,’’ ujarnya.

Sehingga, lanjut Misranto, BKD saat ini hanya menunggu laporan tertulis dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tempat Ferry bekerja yakni Dinas Cipta Karta, Tata Ruang dan Kebersihan. Baru kemudian diteruskan ke bupati untuk dirapatkan dengan Baperjakat (badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan).

‘’Baru diputuskan, yang bersangkutan dipecat atau tidak,’’ katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Cipta Karta, Tata Ruang dan Kebersihan, Edy Junan Ahmadi mengatakan saat ini pihaknya juga belum menjatuhkan sanksi indisipliner bagi stafnya tersebut. Bahkan, Edy tidak tahu jika kebijakan pemberian sanksi itu kini sudah berpindah menjadi tanggung jawabnya.

‘’Pemberhentian PNS indisipliner itu kan tugasnya inspektorat. Dan kami juga belum menerima surat putusan tetap dari PN,’’ paparnya.

Edy berjanji dalam waktu dekat, pihaknya akan berkoordinasi dengan intansi terkait khususnya BKD untuk menyikapi pegawainya yang ‘nakal’ itu.

Terkait sanksi berat atau ringan, pihaknya masih menunggu salinan putusan dari PN setempat untuk kemudian ditindak lanjuti.

‘’Kami menunggu surat salinannya dulu, baru nanti kami kabari,’’ tegasnya.(rdm)

Advertiser