Selasa, 26 November 2013

Bangunan Media Massa di Trenggalek Dibongkar Paksa Satpol PP

Beritatrenggalek.com - Membangun di atas saluran irigasi dan tidak sesuai dengan ijin mendirikan bangunan, bagunan pagar salah satu kantor media massa di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, pada Selasa (26/11) siang dibongkar paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja setempat.

Puluhan anggota Satpol dengan dikawal anggota kepolisian sekitar pukul 13.00 WIB, mendatangi kantor majalah Life Style Media Group di Jalan Raya Gandusari, Kecamatan Gandusari. Dengan menggunakan palu dan sejumlah peralatan lainnya, petugas langsung membongkar pagar yang ada di atas saluran irigasi tersebut.

"Kalau sesuai dengan IMB-nya, bangunan pagar ini seharusnya tidak ada, sedangkan untuk jembatan yang menutupi saluran air ini tidak masalah," kata Kasi Trantib Satpol PP Trenggalek, Wasito, seperti dikutip dari antara.

Sebelum melakukan pembongkaran paksa, Satpol PP telah tiga kali mengirimkan surat peringatan kepada pemilik bangunan, tetapi tidak direspon. "Karena tidak ada inisiatif pembongkaran dari pemilik, akhirnya dengan terpaksa kami selaku penegak perda (peraturan daerah) turun tangan langsung dan melakukan penertiban," ujarnya.

Bangunan kantor media massa tersebut berbatasan langsung dengan saluran irigasi dan jalan raya. Karena tidak memiliki halaman, pemilik kantor membangun jembatan diatasnya dan membuat pagar keliling. "Sehingga pagarnya itu mepet dengan jalan raya," imbuh Wasito.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Trenggalek, Yanu Riyanto, sepakat dengan dengan penjelasan Satpol PP, karena apabila bangunan itu dibiarkan, akan membuat kecemburuan dari pemilik usaha lainnya. "Bisa jadi yang lain akan ikut-ikutan membangun pagar yang serupa," katanya.

Dikonfirmasi terpisah, juru bicara kantor majalah Life Style Media Group, Budi Ardi Widodo, mengakui bahwa pagar yang dibangun di atas saluran irigasi tersebut tidak termasuk dalam IMB. Namun pihaknya menengarai adanya kejanggalan dalam tiga surat peringatan yang dilayangkan Satpol PP, karena alasan yang sampaikan tidak sinkron antara surat satu dan dan lainnya.

"Dalam surat peringatan pertama, alasannya adalah mengganggu normalisasi saluran, kemudian kami klarifikasi bahwa kami sudah memiliki IMB," ujarnya.(ant)

Advertiser