Senin, 14 Oktober 2013

Proyek Lapangan Desa Buntaran Tulungaung Diduga di Korupsi

Berita Tulungagung - Polres Tulungagung, Jawa Timur terus menyelidiki dugaan korupsi ("mark-up") dalam proyek pembangunan lapangan Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan menggunakan dana Kemenpora 2011 senilai Rp250 juta.

Seperti dikutip dari antara, diduga proyek tersebut ada pengelembungan Rp80juta.

Kasat Reskrim Polres Tulungagung, AKP Lahuri, mengatakan, Penyelidikan sudah hampir selesai, tinggal menunggu hasil audit BPKP (badan pemeriksa keuangan pemerintah) dan setelah itu baru ditetapkan siapa-siapa tersangkanya. Berdasar hasil audit sementara yang dilakukan Tim Tipikor Polres Tulungagung, ada penggelembungan dana pembangunan ditaksir mencapai Rp80 juta.

Penggelembungan itu informasinya dilakukan panitia pelaksana proyek untuk menutupi "potongan" dana yang dilakukan pihak makelar anggaran yang disebut-sebut melibatkan seorang anggota DPRD serta komisioner KPU setempat.

Namun Lahuri enggan menyebut nama-nama saksi terperiksa yang kemungkinan statusnya segera dinaikkan menjadi tersangka.

Ia berdalih, peningkatan status penyelidikan menjadi penyidikan, termasuk penetapan tersangka masih harus menunggu kelengkapan data resmi kerugian negara yang dikeluarkan BPKP.

Pengerjaan proyek tersebut diketuai oleh Ketua Komite Pengerjaan pembangunan Sarana olahraga Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan atas nama Nanang Yasifun (38).

Nanang juga telah diperiksa, dan ia disebut-sebut menjadi salah satu kandidat kuat tersangka korupsi program normalisasi lapangan Desa Buntaran karena perannya sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan.

"Kami akan panggil ketuanya untuk diinterogasi lagi demi kepentingan penyidikan," ujar Lahuri.

Nanang Yasifun saat dikonfirmasi mengenenai perkara yang membelitnya, ia mengatakan, sudah mengerjakan proyeknya sesuai dengan RAB. Bahwa dirinya sendiri yang mengerjakan seluruh pembangunan, mulai dari pengajuan hingga pengerjaan, tanpa melibatkan siapapun.

Nanang juga menyangkal terkait adanya keterlibatan Anggota DPRD dari Partai Demokrat maupun adanya keterlibatan salah satu anggota komisioner KPU yang terlibat terkait kasus ini.

"Semua saya kerjakan, dan saya dapatkan sendiri proyek ini, semuanya sudah sesuai dengan porsi pekerjaanya," jawabnya.

Sumber: antarajatim.com

Advertiser