Senin, 21 Oktober 2013

Pengajuan Penambahan Anggaran Fisik RSUD Ponorogo Rp 18 M Ditolak

Pengajuan Penambahan Anggaran Fisik RSUD Ponorogo Rp 18 M Ditolak
Berita Ponorogo - Penambahan anggaran pembangunan fisik yang diajukan RSUD dr Harjono, Kabupaten Ponorogo ditolak oleh sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Ponorogo.
Permintaan anggaran dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) itu senilai Rp 18 miliar.

Apalagi, dalam pembangunan ruang Irna RSUD dr Harjono sebelumnya yang menelan anggaran Rp 40 miliar bermasalah dan diselidiki tim penyidik Tindak Pidana Korupsi Polres Ponorogo. Selain itu, permintaan anggaran itu tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan kesehatan bagi warga miskin di Kabupaten Ponorogo.

Di samping itu, pengajuan anggaran yang diajukan tim Panitia Anggaran (Panggar) Pemkab Ponorogo itu dianggap sangat tidak realistis dengan kondisi di lapangan. Pasalnya, RSUD Ponorogo itu, kini sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Salah seorang anggota Banggar DPRD Kabupaten Ponorogo, Mursyid Hidayat mengatakan jika pengajuan anggaran Rp 18 miliar itu, sangat tidak rasional. Oleh karenanya, sudah menjadi rahasia umum, dalam pengajuan itu hampir semua anggota Banggar DPRD Ponorogo menolak permintaan itu. Apalagi, kalangan Banggar DPRD Ponorogo menduga adanya ketidaktransparanan dalam pengelolaan keuangan di RSUD Ponoroog paska berubah menjadi BLUD.

"Kalau pengajuannya sebesar itu, artinya kebutuhan RSUD lebih besar daripada pendapatannya. Jika sudah mengumumkan diri menjadi BLUD harusnya lebih mandiri, tidak layak minta sokongan anggaran sebesar itu. Kan pengelolaan keuangannya sudah ditangani RSUD sendiri," terangnya, Minggu (20/10/2013).

Selain itu, mantan wartawan di Ponorogo ini mengaku anggota dan pimpinan Banggar DPRD Ponorogo akan menyetujui permintaan alokasi anggaran untuk RSUD POnorogo, jika terkait pelayanan langsung untuk kesehatan masyarakat Kabupaten Ponorogo, terutama kalangan masyarakat miskin.

Di antaranya alokasi anggaran untuk kesehatan warga miskin, ibu melahirkan dari keluarga tidak mampu atau penambahan anggaran Jamkesmas dan Jamkesmasda. Apalagi, selama ini dalam prakteknya sudah banyak ditemukan warga miskin yang tidak mendapatkan pelayanan Jamkesmas dan Jamkesmasda lantaran tidak terdaftar sebagai penerima kartu kesehatan itu.

Sementara secara terpisah, Direktur RSUD dr Harjono, Kabupaten Ponorogo drg Priyo Langgeng Tri Binuko membantah mengajukan anggaran pembangunan fisik RSUD Ponoroho hingga mencapai Rp 18 miliar. Menurutnya, pengajuan anggaran di P-APBD sudah menjadi kewenangan tim Panitia Anggaran (Panggar) Pemkab Ponorogo.

"Justru, kebutuhan yang paling mendesak bagi RSUD adalah tambahan alokasi dana pelayanan bagi masyarakat tidak mampu dan pasien cuci darah. Justru itu yang kami butuhkan," katanya.
Selain itu, Langgeng mengungkapkan awal Tahun 2013, Pemkab Ponorogo hanya mengalokasikan anggaran bagi masyarakat yang tidak terdaftar di  Jamkesmas dan Jamkesmasda serta pasien hemodialisa sebesar Rp 1 miliar. Alokasi anggaran itu, kata Langgeng terlalu minim. Alasannya, karena kebutuhan anggaran untuk para pasien itu cukup tinggi.

"Faktanya, kebutuhan minimal untuk pasien miskin dan cuci darah itu mencapai Rp 5 miliar. Makanya, sekarang kami mengajukan tambahan anggaran untuk pasien hemodialisa sebesar Rp 2,5 miliar dan pasien kurang mampu Rp 1 miliar itu saja," ungkapnya.

Sedangkan mengenai proyek fisik kata Langgeng, tidak terlalu mendesak bagi peningkatan pelayanan di RSUD Ponorogo. Alasannya, untuk pembangunan fisik, pihaknya masih bisa mencari dan menggunakan anggaran bantuan dari Propinsi Jawa Timur atau bantuan dari pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan).
"Tidak ada dalam manajemen kami yang tidak transpara. Semua kami sampaikan secara terbuka dan objektif. Contohnya, saat evaluasi anggaran Tahun 2012 ada sisa Rp 4 miliar, semua kami sampaikan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) itu," pungkasnya.
Sumber: tribunnews.com

Advertiser