Kamis, 10 Oktober 2013

Pemkot Kediri Gugat eks Bioskop Jaya

Berita Kediri - Bangunan lama eks Gedung Bioskop Jaya di Jl. Brawijaya yang mangkrak, diduga dimiliki oleh pihak lain. Kini Pemkot Kediri menyiapkan gugatan terhadap pihak yang mengaku sebagai ahli waris serta sebagai pembeli aset Pemkot yang kini digunakan sebagai Kantor Satpol PP.

Kabag Hukum Pemkot Kediri, Dwi Cipta, mengakui, memang sebelumnya ada pihak-pihak yang menggugat kepemilikan aset yang berhadapan dengan Mapolres Kediri Kota itu ke Pengadilan Negeri (PN). Pemkot Kediri justru menempuh jalur hukum untuk mengamankan aset yang kini terlihat rusak, agar tidak jatuh ke tangan atau pihak lain. “Selain itu agar mempunyai kekuatan hukum yang sah, sehingga tidak ada yang mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan tua tersebut,” katanya, Rabu (9/10).

Berdasarkan data yang dimiliki Bagian Hukum Pemkot Kediri, aset yang lokasinya di pusat kota dan berada di kawasan perkantoran ini, berupa lahan dan bangunan bekas Gedung Bioskop Jaya. Sebagai pemiliknya adalah Kementrian Keuangan eks etnis China yang kemudian dikuasakan penggunaannya kepada Pemkot Kediri. Sekadar diketahui, sebetulnya total luas lahan yang berkaitan dengan lahan eks Bioskop Jaya itu ada sekitar 11 ribu meter persegi. Namun yang tersisa hanya sekitar delapan ribu meter persegi yang kini dikuasai Pemkot Kediri. Sedangkan seluas tiga ribu meter persegi kini telah berpindah tangan ke penduduk sekitar dan kini sudah berupa toko, warung, kantor, rumah dan lainnya.

Terkait keberadaan atau mangkraknya eks Gedung Bioskop Jaya, sudah disoroti sejumlah anggota DPRD Kota Kediri sejak dua tahun lalu. Bahkan hampir setiap tahun Dewan juga selalu mengingatkan agar aset segera didata kembali, karena rentan beralih ke tangan pihak lain. Selain itu, keberadaan eks Bioskop Jaya itu  tidak menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD). Padahal lokasi aset itu sangat strategis dan berada di pusat kota dan berada di pusat perdagangan maupun perbankan.

Karena itu Komisi A dan B DPRD Kota Kediri sempat mendesak Pemkot agar segera memanfaatkan aset tersebut untuk menghasilkan PAD. Sangat disayangkan dewan jika aset itu dibiarkan bertahun-tahun mangkrak dan tidak menghasilkan apa-apa. Untuk itu, dewan mendesak Pemkot agar segera mencari solusi demi pemanfaatan aset yang berpotensial ini. “Jangankan memasukkan PAD, selama ini Pemkot malah terbebani  pajak pada aset yang mangkrak,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Kediri, Nur Aida.

Desakan pendataan ulang aset Pemkot, sempat dilontarkan kembali oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Kediri, Muhaimin pada Juni 2012. Bahkan menurutnya, aset milik Pemkot ditengarai ada beberapa yang belum jelas kepemilikannya, karena tidak ada sertifikat atau bukti kepemilikan yang lainnya. ”Ini sangat rawan dan perlu segera ditindaklajuti,” pinta dia.

Untuk itu, Komisi A meminta Pemkot segera lakukan pendataan ulang terhadap sejumlah asetnya, baik yang berada di dalam kota maupun luar kota. “Jika Pemkot tidak secepatnya bergerak, misalnya dengan mengurus sertifikat atau memperbarui sistem sewa, dikhawatirkan aset tersebut akan dikuasai orang lain,” ujarnya.

Sumber: surabayapost.com

Advertiser