Senin, 21 Oktober 2013

Panwaslu Tulungagung Desak Penertiban Atribut Kampanye

Berita Tulungagung - Meski beberapa waktu lalu satuan polisi pamong praja Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur telah memulai melakukan penertiban terhadap baliho milik sejumlah calon anggota DPR RI di perkotaan, namun ternyata penertiban itu tidak dilakukan secara menyeluruh.

Sejumlah alat peraga kampanye dengan ukuran besar bahkan masih terlihat "bertengger" di pinggir-pinggir jalan kota hingga pelosok-pelosok desa.

Hal itu membuat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tulungagung, mendesak pemerintah daerah setempat untuk melakukan penertiban atribut kampanye secara menyeluruh, ujar Ketua Panwaslu Tulungagung Mohammad Fadiq, Senin(21/10)

Ia mengatakan penertiban atribut itu harus dilakukan hingga pelosok-pelosok desa karena ditengarai masih banyak baliho calon legislatif yang melanggar peraturan KPU nomor 15/2013.

"Sampai saat ini masih banyak sekali alat peraga kampanye yang melanggar aturan bertebaran hingga pelosok desa. Ini harus ditertibkan demi tegaknya aturan yang telah diputuskan maupun disepakati dalam forum sosialisasi," katanya

Panwaslu sejauh ini juga masih  berupaya mengumpulkan data pelanggaran kampanye di seluruh wilayah Tulungagung.

"Panwaslu akan menyampaikan temuan pelanggaran pemasangan alat peraga secara berkala. Saat ini kami masih berupaya merekap untuk mengetahui jumlah pelanggaran per caleg dan atau per partai," kata Fadiq.

Ia menilai masih banyak pelanggaran alat peraga kampanye meski PKPU nomor 15/2013 telah dinyatakan berlaku efektif, dikarenakan tidak maksimalnya peran pemerintah daerah.

Pernyataan Fadiq terutama ditujukan ke pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa yang dinilai tidak tegas dan konsisten dalam mengamankan keputusan bersama bupati nomor 188.45/777/013/2013 dan KPU Tulungagung nomor 112/Kpts/KPUD-Kab/014.329939/2013 tentang penetapan zona/wilayah pemasangan alat peraga di luar ruangan.

"Khususnya poin keempat yang memerintahkan pemerintah desa dan PPS dalam menentukan lokasi pemasangan alat peraga supaya tidak semrawut dan 'berlebihan'," ungkapnya.

Muncul dugaan, penertiban atribut kampanye yang jumlahnya mencapai ratusan bahkan ribuan tersebut terkendala anggaran.

"Untuk penertiban di daerah-daerah, kami telah koordinasikan dengan Pol PP di masing-masing kecamatan," kata Kasi Trantib Satpol PP Tulungagung Dwi Hari Prastijo.

Ia sempat mengakui adanya kendala anggaran yang belum teralokasikan secara khusus untuk penertiban alat peraga kampanye Pemilu 2014 tersebut.

Namun, ia juga menyebutkan ada dana taktis kegiatan telah diambil dari pos anggaran penertiban reklame/iklan secara umum.

Sumber: antarajatim.com

Advertiser