Selasa, 22 Oktober 2013

Kejari Tulungagung Usut Korupsi Tanah Bengkok Desa

Kejari Tulungagung Usut Korupsi Tanah Bengkok Desa
ilustrasi
Berita Tulungagung - Dugaan korupsi tanah bengkok di Desa Bulusari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa timur yang diduga merugikan kas desa setempat sebesar Rp179 juta diusut Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tulungagung, Ary Andoko, Senin (21/10) memastikan dugaan korupsi yang melibatkan mantan pejabat Kepala Desa Bulusari tersebut saat ini dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan dari anggota BPD, mantan kepala desa, maupun kepala desa yang jadi sekarang.

"Dugaan korupsi ini muncul karena mantan kepala desa sebelumnya (Suwito) tidak bisa membuat laporan pertanggungjawaban atas penyewaan tanah gisik yang menjadi hak/asset desa, Kami masih mengumpulkan keterangan dari seluruhnya yang terlibat dalam kasus ini" ujar Ary.

Diceritakan, kasus itu berawal dari keberadaan gundukan tanah sungai (gisik/delta) yang secara kepemilikan adalah tanah warga dan tanah kas desa.

Pada tahun 1966, terkena proyek sungai, tanah tersebut akhirnya diganti dengan tanah bekas sungai lainnya dengan pengelolaan pembagian 5 :1 :1.

Pengertiannya, lima hektare untuk tanah masyarakat, satu hektare untuk tambahan gaji perangkat, dan satu hektare untuk pembangunan desa, tetapi hanya boleh ditanami.

Pada awal 2012, tanah satu hektare yang disebut terakhir (kas desa) disewa salah seorang pengusaha/petani bernama Supeno, sejak tahun 1997 dengan nilai kontrak yang sudah dibayar sebesar Rp179 juta.

"Akibatnya, warga marah dan kecewa," sambubg Ary.

Sementara itu, mantan ketua BPD Bulurejo, Timbul juga membenarkan kasus tersebut dan sampai saat ini memang masih sengketa tidak jelas.

Posisi mantan kepala Desa Suwito tidak bisa menunjukan LPJ terkait penjualan tanah gisik tersebut. Hal itu tentunya sangat disayangkan, karena yang bertanggungjawab merupakan Mantan Kepala Desa Suwito, sedangkan uang hasil pelelangan, atau penjualan tidak jelas laporanya ke Desa.

Dulunya memang pernah dikumpulkan sebagai bentuk pertanggungjawaban tetapi pihak Kepala Desa malah tidak mau bertanggungjawab.

"Benar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sekitar Rp179 juta," ujarnya.

Saat ini kasus ini masih dibidik Kejaksaan Negeri Tulungagung.

Advertiser