Kamis, 10 Oktober 2013

Empat Megaproyek di Pacitan Langgar HAM?

Berita Pacitan - Empat megaproyek yang berlangsung di Pacitan diduga ada Indikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Kemarin (9/10), Komnas HAM turun gunung dengan melakukan mediasi di Pendopo Kabupaten Pacitan. Mediasi tersebut selain diikuti sejumlah warga terdampak, juga ada para stake holder empat megaproyek yang disinyalir menimbulkan potensi pelanggaran HAM.

Keempat masalah tersebut adalah ganti rugi tanah di pelabuhan barang dan niaga Gelon di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan dan pencemaran serta ganti rugi lahan tambang tembaga di Desa Kluwih, Kecamatan Tulakan. Juga ganti rugi pembebasan lahan proyek jalan lintas selatan (JLS) dan ganti rugi lahan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Sudimoro.

‘’Memang tidak langsung. Tapi ada potensi-potensi pelanggaran HAM di sini. Terutama dua masalah proyek PT Gemilang Limpah Internusa (GLI) yakni pencemaran lingkungan dan ganti rugi lahan tambang tembaga,’’ ungkap Siti Noor Laila, ketua Komnas HAM, kepada Jawa Pos Radar Pacitan, kemarin (9/10).

Menurut Laila, pelanggaran HAM itu tidak harus diasumsikan dengan pelanggaran berat. Seperti kehilangan hak hidup ataupun hak tinggal sebagai warga negara Indonesia. Melainkan ada 10 jenis hak yang terangkum dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Di antaranya hak hidup di lingkungan sehat, serta hak mendapat ganti rugi lahan atas hak milik.

‘’Itu juga bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Ada tiga kasus lama yang sampai sekarang belum selesai. Maka dari itu kami turun kesini untuk mengecek tindak lanjut pemkab Pacitan seperti apa,’’ jelasnya.

Sebenarnya, lanjut perempuan asal Pacitan itu, dari empat permasalahan saat ini ada tiga kasus lama yang seharusnya sudah diselesaikan pihak pemkab maupun stake holder proyek. Seperti pencemaran lingkungan dan ganti rugi lahan proyek tambang tembaga di Desa Kluwih, Kecamatan Tulakan, ganti rugi pembebasan lahan proyek Jalan Lintas Selatan (JLS) serta ganti rugi lahan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sudimoro. Ketiga megaproyek ini berlangsung sejak tahun 2010.

‘’Tapi sepertinya belum ada jalan keluar juga. Kalau untuk masalah ganti rugi lahan di Pelabuhan Gelon ini kan baru masuk,’’ imbuhnya.

Hal itulah, kata Laila, yang memaksa tim Komnas HAM untuk turun mengecek keberadaan proyek sekaligus mengunjungi kondisi warga pemilik masalah.

Seperti yang dia lakukan saat mendatangi warga Desa Kluwih, Kecamatan Tulakan dan Desa Kembang, Kecamatan Pacitan kemarin. ‘’Ada sebagian memang yang sudah ada konsinyasi atau biaya ganti rugi. Tetapi jumlahnya tidak seperti yang diinginkan warga. Jika itu dipermasalahkan maka ranahnya sudah ke pidana. Jadi ada kemungkinan melapor ke polisi. Tetapi kasus itu akan menjadi masalah Komnas HAM jika laporan warga itu tidak ditindaklanjuti,’’ imbuhnya.

Dijelaskan, mengenai tuntutan warga terkait ganti rugi lahan proyek Pelabuhan Gelon di Desa Kembang, sesuai laporan yang diterima Komnas HAM masih ada 12 pemilik lahan menolak uang konsinyasi di Pengadilan Negeri (PN) Pacitan. Awalnya ada 15 warga yang menolak. Namun pada perkembangannya tiga orang bersedia menerima ganti rugi.
Nilai total ganti rugi sendiri untuk warga yang menolak mencapai Rp 2 miliar.

Laila menjelaskan, penolakan tersebut terjadi lantaran ada selisih harga lahan permeter antara pemilik satu dengan lainnya. Di mana lahan tersebut dihargai Rp 20 ribu permeter persegi. Tetapi ada pemilik lahan lain yang menerima Rp 65 ribu permeter persegi. Dari keterangan pemkab perbedaan harga terjadi karena berbagai pertimbangan. Seperti perhitungan nilai jual objek pajak (NJOP), lokasi maupun aset yang ada di lahan itu sendiri.

‘’Kami akan melihat dulu dan mengecek kebenaran pengaduan masyarakat. Kemudian kita komunikasikan dengan pihak terkait untuk penyelesaian,” tegasnya.

Sumber: radarmadiun.info

Advertiser