Sabtu, 19 Oktober 2013

Anggaran Kesehatan Trenggalek, 55 Persennya Untuk Honor Pegawai

Beritatrenggalek.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebutkan anggaran kesehatan dalam APBD Kabupaten Trenggalek 2013 yang mencapai lebih dari Rp27 miliar, sebagian besar untuk membiayai honor dan prasarana pegawai/tenaga kesehatan.

Peniliti FITRA saat memberikan materi dalam Seminar Peran Media untuk Transparansi dan Advokasi Anggaran, Amir Ismail, Sabtu mengatakan , dari anggaran kesehatan dalam APBD Trenggalek 2013 , Rp15 miliarnya atau 55 persen lebih untuk honor dan prasarana pegawai/tenaga kesehatan.

"Ini menunjukkan kebijakan anggaran kesehatan belum berpihak dalam upaya peningkatan mutu layanan kesehatan itu sendiri," katanya.

Ia lalu merujuk pada data yang tertera dalam pos APBD bidang kesehatan yang hanya mengalokasikan dana sebesar Rp1 miliar untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Jika dibanding total budget anggaran kesehatan secara keseluruhan yang mencapai Rp27 miliar, artinya hanya 0,3 persen yang diorientasikan belanja fasilitas kesehatan maupun subsidi layanan kesehatan gratis.

Sementara itu, Lembaga Jaringan Informasi Masyarakat untuk Transparansi (JIMAT) Trenggalek bahkan menyebut hanya tersedia Rp500 juta untuk program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Sementara untuk penyelenggaraan kesehatan lingkungan sebesar Rp323 juta dan peningkatan kesehatan masyarakat Rp175 juta.

"Kami terus berupaya mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan alokasi anggaran untuk pelayanan langsung kesehatan masyarakat maupun prasarana kesehatan lain yang mendukung," kata aktivis JIMAT, Kartini.

Fakta ini ironis mengingat sampai saat ini angka harapan hidup di Trenggalek yang masih tergolong rendah, angka kematian bayi mencapai 21,41 persen per seribu kelahiran, angka kematian ibu 98,40 persen, hingga kasus-kasus gizi buruk.

Meski telah ada program jambanisasi, masalah kesehatan lingkungan juga masih menjadi isu kritis di Trenggalek.

"Jumlah ketersediaan MCK dengan laju pertumbuhan penduduk dinilai juga masih belum berimbang," imbuh Kartini.

Menanggapi berbagai kritik terkait kebijakan anggaran di daerahnya, Bupati Trenggalek Mulyadi WR berjanji untuk terus melakukan evaluasi kinerja di tingkat jajarannya, tidak terkecuali di sektor layanan kesehatan.

Menurutnya, sinergi pengawasan/kontrol yang dilakukan lembaga-lembaga nonpemerintah maupun masyarakat diharapkan bisa ikut membantu dalam meningkatkan kualitas layanan publik secara keseluruhan.

"Silahkan jika ada kritik yang disampaikan, sejauh itu untuk tujuan membangun. Ini akan menjadi kebaikan untuk kemajuan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Trenggalek secara keseluruhan," ujarnya saat memberikan sambutan dalam forum seminar tersebut.

Sumber: antarajatim.com

Advertiser