Kamis, 12 September 2013

Terlibat Korupsi 20 M, Pejabat Dinas Pekerjaan Umum Tulungagung di Tahan

Berita Tulungagung - Diduga terlibat dalam dugaan korupsi dana stimulus 2009 senilai Rp20 miliar. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menahan Winarko, Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Binamarga dan Ciptakarya.

Korupsi proyek stimulan dari dana hibah APBN senilai Rp20 miliar mencuat sekitar 2010-2011. Polisi daerah sempat melakukan pengusutan secara mendalam selama beberapa lama.

Namun karena terus berlarut, kasus itu akhirnya dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri dengan alasan dana yang dikorupsi bernilai besar dan bersumber dari APBN.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Tulungagung Santosa Hadi Pranawa, Rabu, mengungkapkan Winarko ditahan bersamaan dengan pelimpahan berkas perkara tahap II dari Bareskrim Mabes Polri.

"Saat ini tersangka kami titipkan di Lembaga Pemasyaratan (LP) kelas IIB Tulungagung untuk memudahkan proses penyidikan," terangnya.

Dijelaskannya, penahanan Winarko merupakan pengembangan kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur menggunakan dana hibah senilai Rp20 miliar pada 2009.

Sebelumnya, pihak Bareskrim Mabes Polri telah menahan Kepala Dinas PUBMCK Agus Wahyudi karena kasus yang sama.

Saat peristiwa korupsi terjadi, Agus Wahyudi yang kala itu masih menjabat sebagai Sekretaris Dinas PUBMCK ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA), sementara Winarko ditunjuk sebagai pejabat pembuat komitmen.

Santosa maupun penyidik Bareskrim Mabes Polri menolak membocorkan kemungkinan munculnya tersangka baru selain Agus dan Winarko.

Namun sumber internal kejaksaan maupun kepolisian mengisyaratkan setidaknya masih ada dua saksi lain yang statusnya akan ditingkatkan menjadi tersangka, termasuk dari pihak nonbirokrasi atau rekanan.

"Kasus ini tidak berdiri sendiri, tetapi melibatkan beberapa pihak luar yang menjadi makelar anggaran termasuk kontraktor," kata sumber di kejaksaan.

Menurut keterangan Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, dari total dana hibah senilai Rp20-an miliar, kerugian negara akibat korupsi secara berjamaah yang dilakukan Agus Wahyudi Cs mencapai sekitar Rp3,6 miliar.

Agus otomatis dinyatakan bersalah karena menjadi penanggung jawab lelang proyek, sementara Winarko diidentifikasi sebagai aktor yang menskenario pemecahan proyek sehingga menjadi tiga jenis penganggaran, yakni proyek swakelola, kontraktual serta perjalanan dinas fiktif.

Berbeda dengan Agus Wahyudi yang langsung menunjuk kuasa hukum begitu ditetapkan menjadi tersangka, Winarko awalnya menolak didampingi pengacara.

Ia akhirnya bersedia didampingi kuasa hukum setelah dipaksa kepolisian karena sesuai aturan (KUHAP) setiap orang yang menjadi tersangka korupsi wajib didampingi pengacara.

"Kami ditunjuk oleh Mabes Polri untuk mendampingi saudara Winarko selama menjalani proses hukum," kata Ma'arif dan Darusman, dua pengacara lokal Tulungagung.

Sumber: antarajatim.com

Advertiser