Kamis, 05 September 2013

Polisi Tulungagung Tidak Tegas, Truk Melebihi Tonase Tak Ditilang

Berita Tulungagung - Salah satu penyebabnya cepat rusaknya ratusan kilo meter jalan di Kabupaten Tulungagung adalah truk yang muatannya melebihi tonase tidak ditilang. Bahkan truk bermuatan berat bisa masuk jalan perkotaan, meskipun sudah dipasang rambu-rambu larangan.

Tidak hanya itu, sejumlah jalan di Kecamatan Campurdarat juga sering rusak. Disana banyak pabrik marmer. Truk keluar -masuk dengan mengangkut barang disinyalir melebihi tonase.

Kepala dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya (PUMBCK) Sutrisno mengatakan mayoritas jalan raya di Kabupaten Tulungagung masuk kelas III.

Sesuai dengan UURI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 19 menyebutkan jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran tidak lebih 2.500 milimeter dan panjang tidak lebih 12.000 milimeter, ukuran paling tinggi 24.000 milimeter dan muatan sumbu terberat 8 ton. “Banyak truk melebihi batas maksimal tonase atau tidak sesuai dengan kelas jalan III,” ujarnya.

Mantan Kabag Pembangunan ini meminta polisi harus bertindak tegas soal tonase. Selain itu, para pengusaha mestinya membongkar barang dari truk gandeng di daerah Ngujang Kecamatan Kedungwaru. Tapi, pembongkaran barang untuk diangkut ke truk kecil tentu membutuhkan biaya lebih besar, sehingga pembongkaran barang jarang dilakukan.

“Makanya banyak jalan raya yang cepat rusak. Apalagi di Kecamatan Campurdarat yang banyak pabrik marmer,”kata pejabat berkacamata itu.

Gelombang protes masyarakat, lanjut Sutrisno, terkait dengan perbaikan jalan terus masuk ke dinas PUBMCK. Akan tetapi, kekuatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) relatif kecil untuk bisa memperbaiki semua jalan rusak. Pemkab hanya bisa memperbaiki jalan 50 persenya dari jalan yang rusak. Misalnya, di Desa A jalan rusak 1 Km. Pemkab sementara bisa memperbaiki 500 meter terlebih dulu.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Sukaji mengungkapkan, bakal memasang rambu-rambu khususnya perempatan Tamanan ke arah Campurdarat. Apabila kepolisian membutuhkan rambu-rambu itu untuk dijadikan dasar penertiban atau menilang truk yang melebihi tonase. “Kalau polisi meminta dipasang. Saya akan pasang dalam waktu dekat,”tegasnya.

Menurutnya, kalau rambu-rambu ke arah Campurdarat dipasang dimungkinan akan banyak protes dari kalangan pengusaha. Bagaimana dengan perekonomian disana? Bahkan, Sukaji mengakui jika belum ada tempat bongkar pasang barang. Sehingga truk masuk ke perkotaan dan penjuru Tulungagung dengan tonase sesuai dengan kelas jalan III.

“Kita belum ada tempat bongkar pasang barang. Di Ngujang itu bukan,” papar Sukaji.

Sukaji juga heran dengan truk yang masuk perkotaan dari arah timur terkesan dibiarkan. Padahal Dishub sudah memasang rambu-rambu. Seperti di perempatan rumah sakit lama, simpang 4 BTA dan lain sebagainya.

Sementara itu, Kapolres AKBP Whisnu Hermawan Februanto melalui Kasat Lantas AKP Bobi Adimas CP mengaku tidak punya dasar untuk menilang truk yang melebihi tonase. Karena Dishub belum memasang rambu-rambu soal larang truk masuk perkotaan dan sekitarnya.

Sebenarnya, dia sudah koordinasi terkait masalah truk melebihi tonase ke arah Campurdarat. Informasinya, 5 tahun silam rambu-rambu sudah dipasang. Akan tetapi dicopot lagi karena ada gejolak. “Kalau Dishub sudah pasang larangan truk. Kami akan menindak truk yang melebihi tonase,”janjinya.

Menurutnya, persoalan sudah disampaikan ketika pertemuan dengan dengan Dishub. Mungkin dalam waktu dekat akan koordinasi lagi.

sumber: kediriupdate.com

Advertiser