Senin, 23 September 2013

Pencairan Bansos dan Hibah di Ponorogo Seret

Berita Ponorogo - Setelah kekosongan posisi kepala sekolah (kasek) dan adanya kasek abadi, perpanjangan pejabat, penyerapan progam dana alokasi khusus yang minim, Dan kini karut marut pengelolaan Pemkab Ponorogo yang tak kalah buruk terjadi. Yakni penyerapan anggaran bantuan sosial (bansos) dan dana hibah. Hingga September ini, penyerapan anggaran bansos dan hibah baru sekitar 40 persen. Atau sekitar Rp 25 miliar dari total progam dana bansos dan hibah sebesar Rp 68 miliar. ‘’Kami sendiri heran, kenapa pencairannya susah sekali,’’ kritik Puryono, anggota badan anggaran (banggar) DPRD Ponorogo.

Menurut Puryono, bansos dan hibah sebagai progam yang langsung menyentuh masyarakat harusnya menjadi fokus pemkab untuk merealiasikannya. Sebab, progam itu nantinya juga akan menggerakkan ekonomi di masyarakat. Pihaknya khawatir, lambannya kinerja pemkab bakal menyebabkan dana bansos dan hibah tak bisa terserap semua. Seperti yang terjadi pada tahun 2012 lalu. ‘’Sangat disayangkan sekali jika tidak terserap semua, sebab progam itu termasuk belanja publik yang langsung menyasar masyarakat,’’ ungkapnya.

Sementara, Ketua DPRD Ponorogo, Agus Widodo mendesak pemkab khususnya tim anggaran eksekutif bekerja lebih maksimal. Yakni mengawasi dan melakukan supervisi terhadap satker-satker yang mendapat alokasi dana bansos dan hibah. Dengan pengawasan dan supervisi ketat, pihaknya berharap dana bansos dan hibah bisa terealisasi semua. ‘’Dalam waktu dekat, kami akan bahas perubahan anggaran keuangan (PAK). Makanya tim anggaran yang diketuai sekda harus lebih bekerja maksimal,’’ tandasnya.

Sementara Sekdakab, H Agus Pramono menyatakan pihaknya tak menjamin semua dana bansos dan hibah bisa cair. Alasannya, banyak persoalan yang menyebabkan satker tidak berani mencairkan dana bansos dan hibah. Misalnya, ada beberapa persyaratan administrasi kelompok penerima dana bansos dan hibah yang tidak terpenuhi. Lantaran tak memenuhi syarat, pihaknya tak berani mencairkan. ‘’Yang belum memenuhi syarat itu cukup banyak, dan kami tak akan mencairkan jika benar-benar memenuhi persyaratan,’’ katanya.

Soal minimnya penyerapan anggaran, Sekda mengaku bukan karena eksekutif lamban. Menurutnya, tim eksekutif justru hati-hati dalam proses pencairan. Pihaknya juga mengaku sudah melakukan supervisi kepada satker yang mendapat alokasi pencairan bansos dan hibah. Tak hanya itu, satker juga melakukan supervisi kepada kelompok penerima dalam melengkapi berkas persyaratan. ‘’Terkesan agak lama karena satker harus melakukan supervisi kepada kelompok penerima agar memenuhi persyaratan,’’ pungkasnya.

Sumber: radarmadiun.info

Advertiser