Senin, 16 September 2013

Pembangunan Pelabuhan di Kebonagung Pacitan Masih Menuai Polemik Tanah

Berita Pacitan - Di karenakan 12 orang pemilik lahan untuk pembangunan pelabuhan belum mengambil uangnya yang sudah di titipkan di Pengadilan Negeri Pacitan ( PN ), Hal itulah yang membuat Pembebasan lahan untuk pelabuhan barang dan niaga ( Gelon-red) di Desa Plumbungan Kecamatan Kebonagung masih menuai polemik.

Menurut, Murtoyo (48) Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Pacitan, mengatakan’’ untuk negosiasi pembebasan sisa tanah antara Pemkab Pacitan dan 12 pemilik lahan di Desa Kembang Kecamatan Pacitan itu, diminta tak berlarut-larut. Dalam hal ini, pemkab bisa menerapkan Perpres 35 Tahun 2006 dengan membeli tanah warga sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. ‘’Saya sarankan Pemkab segera melakukan langkah cepat mengatasi masalah pembebasan lahan ini,’’ ujarnya, pada Kamis (12/9) kemarin.

Ditambahkan, upaya Pemkab melakukan pendekatan dengan 12 pemilik tanah yang luasnya sekitar 177.545, 5 meter persegi sebagai langkah positif. Namun, proses itu diminta jangan sampai berlarut-larut sehingga nantinya justru menghambat program ke depan pengembangan pusat ekspor impor melalui jalur laut di Pacitan tersebut. ‘’Sebenarnya pemkab berhak dan sah bila melakukan eksekusi lahan tersebut. Pemkab bisa melayangkan gugatan ke warga,’’ terangnya.

Murtoyo menambahkan negosiasi itu memiliki limit waktu sampai akhir Desember 2013 ini. Untuk itu, tim pembebasan lahan pelabuhan diminta bekerja keras sehingga bisa memberikan hasil terbaik bagi kedua pihak. Pun demikian apabila masih deadlock, maka uang itu akan masuk dalam PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). ‘’Selain itu kalau sampai gagal, saya sarankan Perpres 35 Tahun 2006 diterapkan demi pembangunan tersebut,’’ jelasnya.

Di akuinya, memang dalam pendekatan yang telah dilakukan sudah menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Bahkan fisiknya sudah menerima tuntutan dari beberapa pemilik tanah yang bersedia melepaskan tanahnya dengan harga yang telah dibayarkan pemerintah. Namun, warga tersebut minta kompensasi tambahan dan bisa turut berpartisipasi bekerja dalam proses pembangunan pelabuhan itu. ‘’Kompensasi inilah yang masih diperhitungkan dengan cermat karena dalam permintaan tersebut dihitung harga tanah pada tahun 2012 plus tambahan akibat inflasi yang terjadi hingga sekarang ini,’’ ungkapnya.

Kemudian, sampai saat ini belum semua pemilik mau menerima harga yang dipatok pemerintah sebagaimana yang telah berjalan dan diterima tiga pemilik tanah lainnya. Sebab ada warga yang mematok tanahnya antara Rp 60 ribu hingga Rp 65 ribu dengan hitungan lokasi tanahnya lebih strategis. Tuntutan harga tersebut sempat membuat tim pembebasan lahan Pemkab maupun Dewan kaget. Sebab, pemerintah dihadapkan pada pilihan pahit karena harga yang tinggi serta kemungkinan adanya protes dari pemilik tanah yang sudah menerima harga tanah sesuai yang ditawarkan pemerintah baru 3 orang, jadi tinggal 12 orang dan jumlah uang yang masih menginap di pengadilan Negeri sejumlah Rp.1,6 miliar,’’pungkasnya.

Sementara itu, Sekda Pacitan Mulyono, menegaskan’’ bahwa akan memberikan prioritas kepada sejumlah warga yang tanahnya terkena dampak pembangunan pelabuhan barang dan niaga. Mereka bisa mendapatkan pekerjaan seusai pelabuhan tersebut jadi nantinya. ‘’Kami lihat dulu ketrampilan mereka. Kalau cocok, kenapa tidak. Pembangunan ini kan juga untuk kepentingan masyarakat Pacitan juga. Sebagai, pembukaan lapangan kerja baru,’’ tandasnya.

Seperti diketahui, sampai saat ini uang sebanyak Rp 1,6 miliar yang telah dititipkan pemkab ke pengadilan negeri (konsiyansi) untuk penyelesaian ganti rugi lahan tak kunjung diambil oleh 12 dari 15 warga yang tanahnya terkena dampak pembangunan pelabuhan Gelon itu,’’tegasnya.

Sumber: meristanews.com

Advertiser