Kamis, 19 September 2013

Fraksi Partai Golkar Ponorogo Ancam Mencabut Dukungan Terhadap Bupati

Berita Ponorogo - Tensi politik di gedung dewan mendadak memanas. Dianggap sudah melanggar komitmen dengan Partai Golkar sebagai pengusung lantaran sering mengolor masa tugas pejabat kawakan yang sudah memasuki masa pensiun. Fraksi Partai Golkar (FPG) mengancam mencabut dukungan terhadap Bupati H Amin jika memperpanjang lagi pejabat pensiun.

‘’Kalau ada perpanjangan jabatan lagi maka sama saja menjatuhkan Golkar karena dinilai tidak konsisten. Kami akan cabut dukungan ke bupati kalau tetap bandel,’’ tegas Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Ponorogo Rahmat Taufik, kemarin (17/9).

Taufik menyampaikan warning untuk menyikapi keinginan bupati yang akan memperpanjang pensiun Adri Susilo, kepala Badan Keluarga Berencana. Sebab, sudah banyak pejabat eselon II yang diperpanjang masa tugasnya. Di antaranya, Asisten Edi Wiyono, Inspektur H Nyoto Wiyono, Direktur RSUD drg Prijo Langgeng, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) H Hari Soebito. ‘’Kalau masih ada perpanjangan lagi berarti sama saja dengan pemerintahan yang dulu. Kami tegas menolak,’’ tegasnya.

Dia menilai alasan Bupati Amin memperpanjang pejabat yang pensiun tidak mendasar. Alasan prestasi dan kinerja, misalnya. Kata Taufik, seorang pejabat dapat berprestasi lantaran mendapat kesempatan. Jika pejabat muda diberi kesempatan maka diyakini juga dapat berprestasi. ‘’Bagaimana pejabat muda bisa berprestasi kalau tidak pernah diberi kesempatan,’’ ujarnya.

Menurut Taufik, banyaknya pejabat yang ditunda masa pensiunnya bakal menghambat kaderisasi di internal pemkab. Padahal, cukup banyak pejabat muda potensial. Bupati pada saatnya bakal kelimpungan menempatkan pejabat baru karena terjadi kesenjangan kemampuan antara pejabat senior dan junior. ‘’Sulitnya pemkab mencari kader berkualitas selama ini juga dampak dari banyaknya pejabat yang diperpanjang pada masa pemerintahan lalu. Anehnya kok mau diulangi lagi,’’ tandasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Ponorogo H Syaifur Rachman mengaku sudah mengajukan pensiun Adri Susilo ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta sejak November tahun lalu. Sebab, Adri akan memasuki masa pensiun awal November mendatang. ‘’Pengajuan pensiun sudah kami lakukan, tapi soal perpanjangan belum mendapat perintah dari bupati,’’ jelas Syaifur.

Syaifur menyatakan bahwa tidak ada batasan jumlah pejabat yang diperpanjang masa pensiunnya. Kendati sekarang ini sudah ada empat pejabat yang diperpanjang masa tugasnya. Jika bupati menghendaki maka BKD tinggal memproses. ‘’Perpanjangan jabatan menjadi kewenangan bupati. Tidak masalah kalau lebih dari empat pejabat yang perpanjang meskipun aspek regeneasi sedikit berpengaruh,’’ ungkapnya.

Sumber: radarmadiun.info

Advertiser