Selasa, 03 September 2013

DPRD dan Pemkab Ponorogo di Kepung Ribuan Mahasiswa

Berita Ponorogo - Ribuan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo meluruk dan mengepung kantor DPRD dan Pemkab Ponorogo, Senin (2/9/2013).

Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) STAIN Ponorogo mendesak para pejabat di lingkungan Pemkab dan DPRD Ponorogo memperhatikan dan mempedulikan perekonomian kerakyatan untuk mengurangi kemiskinan dan ketertindasan rakyat Ponorogo.

Alasan para pendemo, perekonomian masyarakat Ponorogo kini sudah mulai dikuasai para pemodal (kapitalis) yang terus menerus mendirikan toko pasar modern. Sedangkan selama ini tidak ada ijin yang dilarang Pemkab Ponorogo. Aksi mahasiswa ini, tidak hanya disebabkan menjamurkan bangunan mini market yang sampai pelosok desa, akan tetapi juga atas pembangunan Ponorogo City Center yang ada di JL Ir H Juanda yang bakal dibangun dengan 3 lantai.

Kondisi itu, menyebabkan warga Ponorogo yang miskin bakal semakin miskin dan yang kaya bakal semakin kaya karena para pemilik modal bebas bermain-main di Ponorogo. Selain mampu menguasai monopoli perdagangan juga memicu persaingan usaha yang tidak sehat, serta merugikan rakyat kecil. Pasalnya, pasar modern akan membunuh dan mematikan sistem perekonimian di puluhan pasar tradisional yang ada di Kabupaten Ponorogo.
Mudahnya memberikan perijinan pasar tradisional itu menunjukkan lemahnya sistem kontrol DPRD Kabupaten Ponorogo dan lemahnya pekerjaan para pejabat di lingkungan Pemkab Ponorogo. Sehingga memicu minimnya, perhatian pengelolaan dan perlindungan pasar tradisionil, minimnya pembinaan UKM, serta penataan pasar tradisional yang amburadul. Hal ini disebabkan kebijakan para pejabat di lingkungan Pemkab Ponorogo tidak melihat kesenjangan ekonomi di Ponorogo.

Dalam aksi dan orasi bebas itu, paska dilaksanakan di depan Gedung DPRD Ponorogo dilanjutkan ke Gedung Pemkab Ponorogo. Saat itu, massa ingin bertemu Bupati Ponorogo. Namun gagal bertemu dengan Bupati Ponorogo dan hanya ditemui Sekda Pemkab Ponorogo, Agus Pramono.

Selain itu, juga ditemui Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus dan Kepala Dinas Industri Perdagangan dan Koperasi (Indakop), Vifson Suisno. Paska melaksanakan dialog dengan para pejabat itu, massa menyodorkan lembar kesepakatan yang ditanda tangani bersama ketiga pejabat serta perwakilan pendemo.

Salah seorang korlap aksi, Missya Shahrim yang tak lain mahasiswa Fakultas Syariah, STAIN Ponorogo mengatakan mahasiswa akan terus mengawal kebijakan Pemkab Ponorogo mengenai pembatasan pembangunan dan pendirian toko modern itu. Pengawasan mahasiswa ini akan dilaksanakan terus menerus dan kontinyu sampai Pemkab Ponorogo membuat Perda yang mampu melindungi rakyat miskin dan puluhan ribu pedagang di pasar tradisional Ponorogo.

"Kami akan kawal sampai Perda terealisasi. Karena dasarnya jelas yakni Perpres No 112 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1998 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Dalam peraturan itu jelas dan tegas disebutkan harus mementingkan hajad hidup orang banyak terutama rakyat miskin utuk menghilangkan kesenjangan sosial," terangnya kepada Surya, Senin (2/9/2013).

"Aksi ini memang diikuti sekitar 1.100 mahasiswa, agar pemerintah melihat tuntutan kami. Kami menunut Pemkab Ponorogo segera menindaklanjuti keluhan masyarakat saat pasar modern semakin banyak berkembang. Makanya dibutuhkan Perda yang mengatur pengelolaan dan perlindungan terhadap pasar tradisional, Pemkab Ponorogo mengembalikan sentral ekonomi pada pasar tradisional sebagai bentuk kongkrit mengatur dan menghadapi era modern ini," imbuhya.

Sementara Sekda Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono mengaku sudah mempersiapkan draf Perda yang mengatur pasar tradisional dan modern. Rencananya draf itu akan diajukan ke DPRD Ponorogo. Namun, sebelum draf disampaikan ke DPRD Ponorogo sudah ddahului aksi demo.

"Kami sudah membahasnya dan sudah membentuk tim yang akan mengkritisi draf itu sebelum diajukan ke dewan. Tetapi mahasiswa sudah menggelar aksi. Makanya, saat mereka (mahasiswa) minta agar dilibatkan dalam tim perumusan dan pembuatan draf kami bersama Kepala Dinas Indakop menerimanya," kata mantan Camat Dolopo, Pemkab Madiun ini.

Selain itu, warga asal Kabupaten Madiun ini menjelaskan draf Perda yang sudah disiapkan tersebut, diantaranya mengatur mengenai Usaha Kecil Menengah (UKM).
 
"Bagaiman UKM tidak termarginalkan. Teknisnya bagaimana kami belum mengusai. Dalam Perda itu isinya bagaimana UKM dan pasar tradisional tidak dimatikan. Masalah pasar atau toko modern itu sebenarnya sudah ada segmen (pasar) yang berbeda. Seperti adanya Ponorogo City Center itu sudah kami siapkan lokasi untuk UKM Ponorogo dan didalamnnya juga kami masukkan mengenai calon tenaga kerjanya," pungkasnya.

Sedangkan dalam aksi ini dijaga ketat anggota Polres Ponorogo dan 5 truk Brimob Polda Jatim yang sedang melaksanakabn BKO di Ponorogo untuk pengamanan Pilgub Jatim kemarin yang belum ditarik.

sumber: tribunnews.com

Advertiser