Jumat, 13 September 2013

Pembayaran Eskalasi GOR Jayabaya di Tunda

Berita Kediri - Panitia khusus (pansus) DPRD Kota Kediri meminta pembayaran eskalasi yang sebelumnya dianggarkan tahun ini dibatalkan dan ditunda hingga 2014 mendatang. Sikap ini diambil karena pansus memandang perlu adanya pengkajian yang lebih mendalam terkait aspek hukum pembayaran eskalasi. Pembayaran dana eskalasi pembangunan GOR Jayabaya sebesar Rp 6,5 miliar tampaknya tidak akan terwujud pada tahun ini.

Seperti diketahui, Pemkot Kediri digugat oleh PT Triple S selaku kontraktor pembangunan GOR Jayabaya karena tidak membayar kekurangan eskalasi harga dalam proses pembangunan. Eskalasi tersebut muncul ditengah – tengah proses pembangunan akibat kenaikan harga – harga material bangunan. Gugatan yang diajukan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) akhirnya dikabulkan sehingga Pemkot Kediri harus membayar eskalasi sebesar Rp 6,5 miliar.

Anggota pansus, Juwito mengatakan, penundaan pembayaran eskalasi dilakukan karena rencana dana pembayaran eskalasi ternyata sudah tercantum sebelum ada putusan tetap dari BANI sehingga belum ada dasar hukumnya. Hal inilah yang membuat pansus merasa perlu adanya penggalian lebih dalam terkait berbagai aspek, terutama akibat hukum apabila pembayaran eskalasi tetap dilakukan pada tahun ini. Menurut Juwito, dewan tidak ingin pembayaran eskalasi berbuntut masalah hukum, jika ternyata dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) justru berpandangan lain soal kasus tersebut. Politisi Partai Golkar itu menambahkan, pansus perlu mendalami berbagai aturan perundangan terkait mekanisme pembayaran dana eskalasi.

“Ini sikap kehati-hatian kami. Jangan sampai setelah dibayarkan ternyata audit BPK mengatakan lain sehingga muncul masalah hukum baru,” katanya pada Memo, Kamis (12/9).

Disinggung tentang sifat putusan BANI yang final dan mengikat, Juwito menyebut adanya celah untuk membatalkan keputusan tersebut. Sebab sesuai Undang – Undang nomor 30 tahun 1999 pasal 70, ada peluang keputusan BANI dibatalkan jika ditemukan adanya sejumlah faktor, seperti keabsahan dokumen ataupun adanya dokumen yang disembunyikan.

“Itulah alasan mengapa pansus perlu mengkaji lebih dalam. Banyak hal yang masih perlu dicermati, seperti isi kontrak dan aturan perundangan yang mengatur tentang arbitrase,” pungkasnya.

Sumber: kediriupdate.com

Advertiser