Sabtu, 27 Juli 2013

Mantan Ketua DPRD Trenggalek Ngaku Dijadikan ‘Tumbal’ Politik dan Hukum

Mantan Ketua DPRD Trenggalek Ngaku Dijadikan ‘Tumbal’ Politik dan Hukum - Ketua DPRD Trenggalek Non aktif, Saniman Akbar Abas, mengaku menjadi korban politik dan dalam kasus dugaan korupsi pemotongan dana kunker yang menjadikannya pesakitan di Pengadilan tipikor.

Hal itu diungkapkannya dalam nota pembelaan (pledoi) atas tuntutan 6 tahun penjara dari Jaksa. Akbar pun mengaku sama sekali tidak pernah memerintahkan pemotongan dana saku kunker milik anggota DPRD, karena pemotongan itu sudah berlangsung sejak 1999-2009.

“Dengan berhasilnya saya dikorbankan menjadi terdakwa. Maka tujuan JPU tercapai, saya tidak bisa mengikuti Pilkada lagi, maka jelas ada kepentingan politik dalam penanganan proses hukum ini,” terang Akbar saat membacakan pledoi di Pengadilan Tipikor, kemarin.

Soal peruntukan, Akbar mengaku penyisihan uang saku itu dialokasikan sebagai dana taktis, untuk membiayai kebutuhan dewan yang tidak dicover APBD. Selain untuk membiayai perayaan peringatan hari besar nasional dana taktis itu digunakan juga untuk kegiatan sosial, membantu korban bencana alam dan keluarga dewan yang mengalami kesusahan, sakit, atau kematian.

“Kalau anggota dewan mengaku tidak mengetahui peruntukan dana taktis, hal itu merupakan tindakan memutar balikan fakta, semua tahu dan menikmatinya. Bahkan dari beberapa anggota dewan ada yang meminjam dana itu untuk kepentingan pribadinya,” ujar Akbar.

Sementara itu usai sidang, kuasa hukum terdakwa, Wahid Nurohman, mengatakan Akbar layak bebas dalam kasus ini. Pasalnya tidak ditemukan kerugian negara seperti yang didakwakan oleh JPU. “Yang disisihkan itu uang pribadi para anggota dewan, untuk urunan membiayai kebutuhan kegiatan DPRD yang tidak ditanggung oleh APBD,”

Selain itu, sampai saat ini tidak pernah ada pernyataan keberatan yang dilontarkan oleh anggota dewan. “Keterangan saksi ahli pun mengatakan bahwa hal itu merupakan persetujuan secara diam-diam,” terang Wahid.

Perlu diketahui, terdakwa Saniman Akbar Abbas didakwa melanggar pasal 12 e dan f undang-undang 20 Tipikor. Ketua DPC PDIP Trenggalek itu didakwa telah melakukan pemotongan perjalanan dinas DPRD Trenggalek sejak tahun 2010 hingga pertengahan tahun 2012, dengan total pemotongan Rp 263 juta.

sumber: http://www.lensaindonesia.com/2013/07/27/ketua-dprd-trenggalek-ngaku-dijadikan-tumbal-politik-dan-hukum.html

Advertiser