Sabtu, 04 Mei 2013

DPRD Trenggalek Tuding Pemkab Lembek Terhadap Alga Plaza

DPRD Trenggalek Tuding Pemkab Lembek Terhadap Alga Plaza
DPRD Trenggalek Tuding Pemkab Lembek Terhadap Alga Plaza - Keseriusan pemerintah kabupaten Trenggalek untuk meningkatkan PAD mulai dipertanyakan oleh DPRD khususnya komisi I. Hal ini terbukti dalam penanganan Alga Plasa yang telah berlangsung selama 1 tahun lebih hingga kini belum ada hasil sama sekali.
Semenjak tahun 2012 yang lalu , perubahan MoU dengan pihak Alga yang rencananya akan meningkatkan PAD ternyata tak kunjung selesai. Dengan adanya hal semacam inilah , ekskutif dituding tak sungguh – sungguh dalam melaksanakan peningkatan PAD.

Agung Supriyono , SE anggota komisi I DPRD Trenggalek mempertanyakan kinerja ekskutif yang seakan memihak secara sepihak dengan Alga Plasa. “Bila hal ini benar – benar terjadi , moment terburuk pemerintah Trenggalek kepemihakan terhadap Alga jelas tidak dibenarkan. Apalagi pengelola maupun pemilik Alga itu sendiri yang selama ini menghadirkan orang – orang yang tak berkompeten didalamnya , itu suatu penghinaan tesendiri bagi kami,” ungkap Agung seperti di kutip blog panggul dari surabaya pagi.

Suatu misal pada saat orang yang bernama Budiman turut hadir dan katanya mewakili pemilik Alga Budi Supangat ini jelas – jelas melecehkan legeslatif yang menjadi mitra dan kontrol pemerintah. Selama ini Alga Plasa memberikan keuntungan yang hanya sebesar Rp 12 juta setiap tahunnya dan itupun berlangsung sejak tahun 2002 hingga kini di tahun 2013. “Dengan areal yang begitu luasnya hanya mendapatkan keuntungan yang sangat minim sekali. Jika kita nalar , apa masuk akal dengan keuntungan Rp 12 juta tersebut. Mari kita bandingkan dengan ruko di stadion minak sopal yang mencapai Rp.25 juta / tahun setiap rukonya,” jelas Agung.

Ditegaskan, keseriusan pihak ekskutif betul-betul dinanti rakyat Trenggalek yang selama ini tak pernah memihak dengan masyarakat. “Dengan adanya perubahan undang – undang, perda maupun perbup itu sendiri, itu kami nilai wajar saja jika pemerintah ingin menambah PAD melalui Alga. Disamping itu pula, MoU secepatnya dibikin agar nanti mampu menguntungkan Pemkab minimal dengan harga yang mencapai Rp 30 juta. Dengan MoU yang lama hampir 11 tahun dan tak ada peningkatan sama sekali maka, perlu adanya evaluasi. Pada intinya kontrak yang selama ini diberlakukan harus kita rubah, agar kedua belah pihak tak ada yang dirugikan,” tandasnya.

Advertiser