Sabtu, 04 Mei 2013

Bidan PTT Trenggalek Wadul Ke DPRD karena Terancam di Pecat

Bidan PTT Trenggalek Wadul Ke DPRD karena Terancam di Pecat
Bidan PTT Trenggalek Wadul Ke DPRD karena Terancam di Pecat - Paguyuban bidan PTT Trenggalek, Selasa (30/4) wadul ke DPRD Trenggalek dan diterima langsung Ketua Komisi 1 Ahmad Jauzi Turseno dan Ketua Komisi II Sukono. Para pengabdi bangsa yang ikut serta menyehatkan masyarakat tersebut menelaah dengan adanya Permenkes No.7 tahun 2013 serta berakhirnya masa penugasan bidan PTT. Noor Hidayah, SST selaku Kordinator bidan PTT tersebut, mewadulkan nasib para temannya yang masa penugasannya hampir habis.

“Dengan adanya peraturan Menteri Kesehatan No.7/ 2013 tentang pedoman pengangkatan dan penempatan dokter dan bidan sebagai pegawai tidak tetap serta adanya masa penugasan bidan PTT yang berada diseluruh tingkat layanan masyarakat mulai dari tingkatan puskesmas, polindes , pustu , maupun puskesdes sudah banyak yang akan berakhir masa penugasannya sehingga menimbulkan perasaan kekhawatiran terhadap tindak lanjut setelah berakhirnya masa tugas,” ungkap Noor Hidayah.

Sementara itu , Dr Sugito Teguh Kepala Dinas Kesehatan Trenggalek menyampaikan, para ibu-ibu maupun mbak – mbak janganlah berkecil hati. Kita disini mencari solusi yang baik dan mampu kita hadapi bersama. Sebanyak 71 bidan PTT yang ada ditrenggalek semuanya merasa gelisah dan was-was. Namun demikian, dengan adanya peraturan menteri no.7/ 2013 ini janganlah membuat terkejut. Padahal sebelumnya aturan tersebut telah ada dalam perekrutan PTT yang hampir 9 tahun yang lalu telah ada. Dari masa perekrutan bertugas sebanyak 3 tahun dan itupun masih boleh diperpanjang 3 tahun sebanyak 2x ( perpanjangan menjadi 6 tahun + 3 tahun ), jelasnya.

Sedangkan Khomarudin Wakil ketua komisi I DPRD Trenggalek mengatakan, dengan adanya persoalan didaerah – daerah yang tak menutup kemungkinan persoalan yang sama dengan Trenggalek yakni para bidan PTT . “Itu tanggung jawab Dinas Kesehatan Trenggalek bersama BKD. Dari dua instansi ini seharusnya segera melaporkan permasalahan yang ada di daerah ke Kementerian Kesehatan guna memperjuangkan hak- hak mereka. Yang mana, selama 9 tahun mereka mengabdikan diri, Kementerian Kesehatan membuang begitu saja berhenti tanpa adanya kejelasan. Kami berharap segera Dinkes dan BKD melapor ke Menteri Kesehatan,” tegasnyaI.

Advertiser