Selasa, 02 April 2013

Kasun Desa Banjar Tersandung Pungli E-KTP?

Kasun Desa Banjar Tersandung Pungli E-KTP? - Mungkin sudah mendarah daging di Indonesia ini, semua urusan harus pakai uang apalagi kalau ingin urusan itu cepat beres. Rakyat adalah raja tapi malah di jadikan Budak oleh para budaknya yang mengaku sebagai Raja. Buat kita yang mempunyai masalah tentang pelayanan publik yang tidak sesuai dengan aturan, keluhan, dll bisa kita adukan di lapor.ukp.go.id/ .


Kepala Dusun (Kasun) Pagerwatu, Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek Di duga tersandung masalah terkait dugaan pungutan sebesar Rp.5000,-(limaribu rupuah) kepada warganya sejumlah 15 orang.

Sepeti di kutip jwalitanews.com Pada tahun 2012 yang lalu Pemerintah Kabupaten Trenggalek mencanangkan Program E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik). Program ini dilaksanakan serempak se-Kabupaten Trenggalek dan dilaksanakan di setiap Kecamatan. Kurang lebih sekitar dua bulan yang lalu E-KTP siap didistribusikan ke masyarakat pemegang E-KTP. Praktek pengambilan bergilir per Desa sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh panitia Kecamatan setempat. Namun untuk mempermudah pendistribusian, maka Kepala Desa menugaskan kepada Kepala Dusun-Kepala Dusun agar mengumumkan kepada warganya termasuk persyaratan pengambilan E-KTP yang diantaranya harus menunjukkan KTP lama. Dan apabila KTP lama telah mati atau hilang maka warga harus menggunakan surat pengantar dari Desa setempat. Karena program E-KTP adalah program Pemerintah,maka segala administrasinya gratis dari proses pendaftaran sampai proses pendistribusianya.

Namun lain halnya yang terjadi pada Saryono, Kepala Dusun Pagerwatu, Desa Banjar, Kecamatan Panggul. Dia menggunakan kesempatan ini untuk melakukan pungutan sebesar Rp.5000,-(limaribu rupiah) kepada sejumlah warganya (15 orang) yang hendak mengambil E-KTP. Pasalnya ke-15 orang tersebut memang ada yang KTP lamanya mati bahkan ada yang hilang, tentu saja mereka harus mencari surat keterangan dari Desa,  Dengan alasan administrasi Desa maka Saryono memungut biaya bagi orang-orang tersebut, walaupun hanya limaribu rupiah, namun bagi masyarakat ini merupakan hal yang ganjil. Padahal yang diketahui oleh warga bahwa program E-KTP ini adalah gratis, seharusnya tidak usah ada pungutan, walaupun itu harus menggunakan surat pengantar Desa. Rupa-rupanya modus yang digunakan Saryono menjadi bumerang, pasalnya dari ke-15 orang tersebut serempak mengadukan hal itu kepada para tokoh masyarakat serta BPD dan juga Kepala Desa yang kebetulan barusaja terpilih kembali untuk periode ke-dua dalam Pilkades yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret yang lalu.

 Untuk meluruskan permasalahan  terebut dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Kepala Desa Bersama-sama BPD Desa Banjar, pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2013 memanggil Saryono di Balai Desa Banjar untuk dimintai keterangan dan sekaligus dimintai pertanggung-jawabanya secara langsung di depan publik, hadir pula disitu jajaran Muspika Kecamatan Panggul, segenap tokoh masyarakat, ke-15 korban, segenap warga Desa Banjar khususnya warga Dusun Pagerwatu. Dalam pertanggung-jawaban yang diutarakan, Saryono melakukan pembelaan bahwa yang dilakukan itu tidak menyalai aturan atau prosedur, karena dasar yang digunakan dia (Saryono red) meminta uang limaribu bukan semata-mata uang pungutan E-KTP atau untuk memperkaya diri sendiri, namun semata-mata memang ke-15 orang tersebut harus mencari surat keterangan dari Desa guna melengkapi syarat pengambilan E-KTP, jadi bukan E-KTP nya yang dipungut, namun surat suratnya. Selama ini memang Desa Banjar telah menggunakan Perdes bahwa surat-menyurat dikenakan administrasi sebesar Rp.5.000,-(limaribu rupiah).

Masih dalam kesempatan yang sama, perwakilan tokoh masyarakat setempat meminta waktu untuk bicara, dan dalam ulasanya dia (tokoh-red) membantah apa yang telah diutarakan Saryono, karena di Dusun lain tidak demikian, walaupun warga harus mencari surat keterangan dari desa untuk pengambilan E-KTP namun tidak dikenakan biaya sama sekali, karena ini program pemerintah, semua harus gratis, kalaupun memungut seharusnya perangkat yang berwenang yang berhak, bukan Kepala Dusunya, Kepala Dusun hanya berhak mengarahkan dan mengantar saja, ini harus prosedural karena semua ada aturanya. Masih dari beliau, mewakili aspirasi seluruh warga dusun Pagerwatu dia meminta sekaligus mendesak kepada Kepala Desa dan BPD Desa Banjar untuk segera memberhentikan Saryono dari jabatanya sebagai Kepala Dusun Pagerwatu. Karena apapun alasanya tindakan Saryono dianggap telah menyalahi aturan dan prosedur yang berlaku, karena telah dengan sengaja menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

Seusai acara wartawan menemui salah satu tokoh masyaraka yang kebetulan tidak mau disebut namanya, dari dai wartaawan mendapat keteranagn bahwa memang benar Saryono melakukan pungutan itu, dan memang benar bahwa warga Dusun pagerwatu mayoritas menolak kepemimpinan Saryono dan menghendaki Saryono untuk mundur, itu dibuktikan dari tanda tangan yang telah terkumpul sedikitnya 50 %(limapuluh persen) dari warga Dusun Pagerwatu yang menyatakan Saryono harus mundur. Setelah lebih dari 60% tanda tangan warga, maka akan dijadikan data tertulis dari penolakan warga terhadap kepemimpinan Saryono yang nantinya akan diajukan kepada Kepala Desa serta BPD Desa Banjar agar segera mmemecat Saryono dari Jabatanya. Terangnya.

Dan masih dari cerita orang tersebut, bahwa  selama Saryono menjabat sebagai  Kepala Dusun dalam perilaku maupun ucapanya kadang tidak mencerminkan diri sebagai seorang pemimpin yang patut ditiru. Bahkan sangat sering dia mengumpat dan berkata jorok, kadang ulahnya sering menjengkelkan warga. Sampai-sampai istri pertamanya yang kini telah diceraikan telah menjadi korban, menurut penuturan warga  sering diperlakukan kasar, dianiaya akirnya dicerai. Konon belum lama ini Saryono membuat ulah lagi yaitu merusak hubungan rumah tangga orang lain, isu yang beredar adalah istri orang dihamili, lalu digugurkan kandunganya yang akhirnya rumah tangga orang tersebut bercerai. Ketika orang terebut telah bercerai dari suaminya, Saryono bukanya tanggung jawa dan menikahi, namun malah Saryono kawin dengan wanita lain yang sekarang menjadi istri mudanya. Nah dari permasalahan-permasalahan tersebutlah warga merasa jengkel dan tidak suka, yang akhirnya permasalahan E-KTP dijadikan pemicu kemarahan warga dusun pagerwatu. Ungkapnya serius.

Kusnoto, Kepala Desa Banjar ketika ditemui wartawan di rumah kediamanya menerangakan bahwa memang benar Saryono adalah Kepala Dusun Pagerwatu dan telah melakukan pungutan sebesar limaribu rupiah kepada warganya. Mengenai hal terkait perilaku Saryono, Kepala Desa membenarkan semua cerita tersebut. Dan ketika ditanya tindakan apa yang akan dilakukan Pemerintah Desa Banjar terkait kasus yang dialami Saryono, Kusnoto menerangkan akan terlebih dahulu melakukan kordinasi dengan semua kalangan, baik itu tokoh masyarakat, Perangkat Desa bahkan para kiyai agar langkah yang ditempuh dalam mengambil keputusan tidak gegabah. Mengenai tuntunan Warga Dusun Pagerwatu yang menginginkan Saryono dipecat, Kusnoto sekali lagi masih akan melakukan musyawarah dengan tokoh masyarakat bersama-sama BPD Desa Banjar, karena segala sesuatu tidak boleh gegabah dan semua harus melalui prosedur, terangnya dengan cermat.

Advertiser