Sabtu, 20 Oktober 2012

Ketua Komisi I DPRD Trenggalek Mengungkapkan PLN Harus Bertanggung jawab Terhadap Warga Panggul

H. Muhammad Husni Taher Hamid ketua Komisi I DPRD Trenggalek


Trenggalek- Dengan ramainya pemberitaan terkait permintaan ganti rugi dari 93 Kepala Keluarga pelanggan PLN desa Ngrambingan Kecamatan Panggul yang menjadi korban kenaikan Voltase listrik yang tidak terkendali dan juga statement dari kepala PLN rayon  Trenggalek bawasannya PLN dapat melakukan pembayaran ganti rugi apabila hal tersebut merupakan putusan pengadilan, membuat Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek H. Muhammad Husni Taher Hamid angkat bicara.
Menurut ketua Komisi I ini PLN itu merupakan badan Public (BUMN) milik pemerintah yang didirikan guna melayani hajat hidup orang banyak yakni warga masyarakat Indonesia, jika dilapangan terjadi insiden atau bencana yang diakibatkan dari aktivitasnya, ya sewajibnya PLN harus bertanggung jawab apalagi yang menjadi korbannya adalah masyarakat yang menjadi pelanggannya. PLN tidak bisa cuci tangan dengan serta merta melimpahkan hal ini melalui putusan pengadilan, hal ini tanggung jawab PLN.
Selain itu ketua Komisi I ini menjawab pertanyaan merdeka pos bawasanya kenaikan voltase yang tidak terkendali  yang diakibatkan oleh 95 % grounding yang hilang dan tidak pernah ada pelaporan tertulis dari PLN kepada pihak Berwajib, H. Muhammad Husni taher Hamid menuding kalau 95 % grounding itu hilang tidaklah mungkin bisa bisa hal tersebut terjadi karena rekanan atau PLN tidak mengerjakan proyeknya. http://merdekapos.com/?p=969

Advertiser